Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Sekolah Kajian Stratejik Global (SKSG) Universitas Indonesia, Athor Subroto menilai bantuan langsung tunai (BLT) merupakan solusi untuk mengatasi dampak dari penyesuaian harga BBM.
"Paling tidak, masyarakat tidak kehilangan daya beli. Dengan adanya BLT dapat menjaga daya beli masyarakat," ujar Athor dalam keterangannya, Sabtu (17/9).
Athor Subroto juga mengatakan pengalihan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah merupakan langkah baik dan lebih tepat sasaran. Jika dibiarkan, subsidi akan terus dinikmati oleh masyarakat mampu.
Baca Juga: BLT BBM Diperluas untuk Lansia, Disabilitas, Hingga Anak Yatim
Dia melihat distribusi subsidi selama ini masih belum tepat sasaran karena subsidi dalam bentuk barang bisa diperoleh oleh semua kalangan masyarakat. Sebagai makhluk ekonomi, setiap orang berusaha untuk memaksimalkan utilitas.
"Dari situ orang-orang kalangan mampu akan terus mengambil jatah subsidi dan memiliki daya serap lebih besar dibandingkan masyarakat kalangan rentan dan bawah," ujar Athor Subroto.
Jika harga BBM naik pasti akan memiliki dampak domino terhadap sektor lain. Dampak dari inflasi ini harus ditangani dari berbagai sisi, termasuk salah satunya saat ini pemerintah memberikan BLT.
"Ini akan menjadi penyeimbang, di saat akan inflasi maka akan ada bantuan dari pemerintah," ujar Athor. (OL-13)
Baca Juga: Penyaluran BLT BBM Didorong Tepat Sasaran
Pemberian BLT hari ini merupakan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 2022 lalu.
Kementerian Keuangan yang telah melakukan pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Periode Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp98,77 triliun (termasuk pajak).
Muhammad Rudi menjelaskan dalam penyaluran BLT BBM, Pemko Batam menggandeng PT Pos Indonesia karena percaya dengan kinerja BUMN tertua ini dalam menyalurkan bantuan.
PT Pos Indonesia mengejar waktu penyaluran BLT BBM tahap 2, PKH, dan bansos sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) tidak melebihi target yang ditetapkan Kemensos.
Alokasi BLT BBM, PKH, Bansos Sembako di Lumajang sebanyak 89.167 keluarga penerima manfaat (KPM). Saat ini, realisasi penyaluran sudah 98,5 persen,
Menurut Nindy, bantuan yang direalisasikan pemerintah dalam bentuk tunai itu akan mampu menjaga daya beli masyarakat
Terkenal dengan salah satu kawasan industri terbesar, daya beli masyarakat Cikarang rupanya mampu bersaing.
Ketum APPBI Alphonzus Widjaja meminta kepada pemerintah untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen.
PEMERINTAH diminta untuk membatalkan penetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025.
KETUA pengurus harian YLKI Tulus Abadi berpendapat dengan naiknya harga Minyakita, akan menggerus daya beli masyarakat. Harga eceran tertinggi (HET) dibanderol menjadi Rp15.700 per liter
ANALIS kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani berpendapat dengan suku bunga acuan atau BI Rate yang kembali ditahan pada posisi 6,25% pada Juli 2024 dapat menjaga daya beli masyarakat.
ASOSIASI Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP PTSI) rekomendasikan pemerintah agar ikut serta mengembangkan perguruan tinggi swasta dari berbagai upaya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved