Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PAGU anggaran tahun 2023 untuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kini sudah mencapai Rp6,3 triliun. Anggaran sebesar itu kelak akan dimanfaatkan untuk program riset dan dukungan manajemen.
Demikian terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno dengan Kepala BRIN, Senin (12/9/2023).
Berdasarkan nota keuangan yang tertuang dalam RAPBN 2023, pagu anggaran BRIN Rp6.387.969.063.000. Anggaran tersebut terbagi untuk dua klaster anggaran, yaitu pelayanan umum dan pendidikan.
"Berdasarkan nota keuangan yang tertuang dalam RAPBN tahun 2023, maka disampaikan alokasi anggaran BRIN untuk program riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan fungsi pelayanan umum sebesar Rp2.213.764.569.000. Untuk fungsi pendidikan sebesar Rp32.800.000.000. Dan program dukungan manajemen untuk pelayanan umum Rp4.141.404.494.000," papar Eddy.
Baca juga: DPR Pertanyakan Pernyataan Menteri BUMN yang Sebut Pertamina Jual Rugi Pertamax
Pada rapat tersebut, seperti disampaikan Eddy, Komisi VII DPR juga meminta penjelasan Kepala BRIN atas penggunaan anggaran tahun 2022. Progres kegiatan tahun anggaran 2022 terus dipantau Komisi VII DPR, sekaligus mendesak kepala BRIN mengimplementasikan semua program yang telah disetujui bersama Komisi VII DPR. (RO/OL-09)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Pada 2023, anggaran infrastruktur ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.
EVALUASI kinerja keuangan negara empat tahun pemerintahan Jokowi-Amin menjadi isu krusial.
Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp52 triliun untuk memenuhi kenaikan gaji yang diberikan untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan di tahun depan.
Porsi terbesar ialah penguatan pendidikan sebesar Rp612 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun, kemudian infrastruktur Rp392 triliun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved