Bansos dari Pengalihan Subsidi BBM untuk Lindungi Masyarakat Rentan

PEMERINTAH memberikan bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat untuk meredam dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM subsidi. 

Bansos tersebut berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp600 ribu untuk 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp12,4 triliun. BLT itu akan diberikan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan disalurkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia dibawah kewenangan Kemensos.

Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menegaskan, pengalihan subsidi akan memitigasi dampak geopolitik global terhadap tekanan energi nasional serta membuat desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih tepat sasaran.

Budi mengatakan, pemerintah saat ini fokus melindungi masyarakat tak mampu melalui skema bantalan sosial serta perlindungan sosial lainnya. 

“Pemerintah memastikan rakyat di kelompok terbawah akan mendapat perlindungan maksimal dari kebijakan ini,” tegasnya.

Sebagai penyalur, PT Pos Indonesia terus berkoordinasi mengenai data penerima manfaat dengan Kementerian Sosial akan diintensifkan sehingga data 20,6 juta orang bisa segera diperoleh. Penyaluran bansos berupa BLT itu akan dilakukan dengan tiga cara. Yakni, melalui kantor pos terdekat bagi penerima manfaat yang berdomisili dalam radius sekitar 500 meter dari kantor pos.

Kemudian disalurkan melalui komunitas, seperti RT/RW, kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, mengantar langsung ke setiap rumah bagi kalangan disabilitas, orang tua, dan warga yang bermukim di wilayah 3 T (Terdepan, Tertinggal, Terluar).

Baca juga : Harga BBM Naik, Menhub Beri Subsidi Upah ke Pekerja Transportasi

Bansos kedua adalah untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Bansos akan dikucurkan untuk 16 juta pekerja, sebesar Rp600 ribu per pekerja per bulan yang diberikan lewat Kementerian Ketenagakerjaan. 

Ada tiga kriteria atau syarat tambahan penerima bansos itu. Yakni, penerima bukan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Penerima tidak pernah menjadi peserta program Kartu Prakerja, dan peserta bukan anggota TNI, Polri, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Data penerima BSU disesuaikan dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar hingga Juli 2022. Sementara itu, pengeluarannya akan dilakukan melalui bank BUMN atau Himbara dan PT Pos Indonesia. 

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan bantuan langsung tunai (BLT) BBM untuk 18.486.756 keluarga siap disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Angka tersebut masih kurang dari target awal yang mencapai 20,65 juta keluarga.

Menurut Risma, BLT sendiri diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, dengan nominal Rp150.000 per bulan dan diberikan dua kali kepada penerima. Sehingga secara total penerima bantuan akan mendapat Rp300.000 pada September dan Desember 2022.

"Sisanya, sedang proses karena seperti kita ketahui, kita umumkan hari ini, satu jam, satu menit kemudian ada yang meninggal jadi perlu cleansing masih ada 313.244 keluarga penerima manfaat di PT Pos yang sedang kita cleansing bersama," ujarnya. (RO/OL-7)