Headline
Gelombang PHK Terus Menghantam

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus
Kontroversi Seputar Kemenangan Maduro

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft
Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause
UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah
Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi
Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Banggar: Subsidi BBM tidak Tepat Sasaran, Mari Kita Akhiri

Despian Nurhidayat
30/8/2022 20:26
Banggar: Subsidi BBM tidak Tepat Sasaran, Mari Kita Akhiri
Petugas melayani pengisian BBM di SPBU Pertamina.(Antara)

KETUA Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa pelaksanaan subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran. Hal ini merujuk dari data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait persentase sasaran subsidi BBM.

"Kita di Banggar sadar bahwa subsidi itu tidak tepat sasaran. Kita sadari, bahwa LPG itu hanya dinikmati 26% masyarakat bawah, kemudian 5% Solar dinikmati petani dan nelayan, selebihnya dunia usaha. Saat yang sama, Pertalite itu dinikmati 80% oleh yang tidak berhak," pungkasnya dalam rapat kerja dengan pemerintah, Selasa (30/8).

Oleh karena itu, pihaknya menegaskan bahwa kebijakan pengalihan subsidi energi kepada nonenergi berupa bantuan sosial (bansos), merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.

Baca juga: Menkeu: Anggaran Subsidi BBM Semakin Melonjak

"Batuan langsung tunai, bantuan upah tenaga kerja, bansos untuk UMKM, itu penting," imbuh Said.

Pihaknya juga terkejut dengan data Kementerian Keuangan, yang menyatakan bahwa anggaran untuk kompensasi BBM lebih besar dibandingkan anggaran subsidi BBM.

"Subsidi BBM itu hanya 74,9% (kenaikannya), yang berat itu Rp273 triliun kompensasi (BBM). Jadi yang besar bukan subsidinya, tapi kompensasinya. Sudah harus diubah, tidak boleh lagi ada kompensasi. Mari kita akhiri, bukan hanya subsidinya, tapi kompensasinya," tandasnya.(OL-11)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Tesa Oktiana Surbakti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved