Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa pelaksanaan subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran. Hal ini merujuk dari data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait persentase sasaran subsidi BBM.
"Kita di Banggar sadar bahwa subsidi itu tidak tepat sasaran. Kita sadari, bahwa LPG itu hanya dinikmati 26% masyarakat bawah, kemudian 5% Solar dinikmati petani dan nelayan, selebihnya dunia usaha. Saat yang sama, Pertalite itu dinikmati 80% oleh yang tidak berhak," pungkasnya dalam rapat kerja dengan pemerintah, Selasa (30/8).
Oleh karena itu, pihaknya menegaskan bahwa kebijakan pengalihan subsidi energi kepada nonenergi berupa bantuan sosial (bansos), merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.
Baca juga: Menkeu: Anggaran Subsidi BBM Semakin Melonjak
"Batuan langsung tunai, bantuan upah tenaga kerja, bansos untuk UMKM, itu penting," imbuh Said.
Pihaknya juga terkejut dengan data Kementerian Keuangan, yang menyatakan bahwa anggaran untuk kompensasi BBM lebih besar dibandingkan anggaran subsidi BBM.
"Subsidi BBM itu hanya 74,9% (kenaikannya), yang berat itu Rp273 triliun kompensasi (BBM). Jadi yang besar bukan subsidinya, tapi kompensasinya. Sudah harus diubah, tidak boleh lagi ada kompensasi. Mari kita akhiri, bukan hanya subsidinya, tapi kompensasinya," tandasnya.(OL-11)

PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Kenaikan harga BBM dan elpiji non-subsidi menciptakan disparitas harga yang cukup siginifikan.
Pengamat menilai karakteristik konsumen BBM non-subsidi tidak mudah berpindah ke BBM dengan oktan lebih rendah.
Kepercayaan penuh yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan fondasi yang kuat bagi operasionalisasi agenda anti-penyelundupan.
Prabowo memastikan subsidi BBM tetap dijaga setahun ke depan untuk 80% rakyat. Kelompok mampu diminta bayar harga pasar demi subsidi lebih tepat sasaran.
Dari 11 kasus tersebut dua di antaranya ditangani langsung oleh Polda Kaltim, sementara sisanya diungkap oleh Polres Berau dan Polres Kutai Barat.
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved