Pemerintah terus Sisir Data Pengguna BBM Bersubsidi

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan, pemerintah masih terus menyisir data pengguna bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk mencegah kebocoran.

Pihaknya bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) untuk mengecek dan mencatat nomor polisi (nopol) kendaraan pembeli BBM subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Kita sedang matangkan aturan dan program digilitasi SPBU. Kita bekerja sama dengan Korlantas untuk bisa mendapatkan data kendaraan, biasanya dalam STNK ada cc-nya sekian," kata Arifin dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII, Rabu (24/8).

Ia membeberkan selama ini kerap ditemukan penyelewengan BBM subsidi, misalnya terhadap pembelian solar.

Dalam Surat keputusan Kepala BPH Migas Indonesia dengan Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu, untuk endaraan pribadi (roda 4) maksimal 60 liter solar per hari. Lalu, angkutan umum orang/barang (roda 4) maksimal 80 liter per hari.

"Ini banyak yang dimodifikasi, yang tadinya cuma 60 liter dimodifikasi jadi 100 liter, lalu ada yang menjadi 400 liter. Jadi menyangkut BBM (subsidi) ini arahnya meleset," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga menyisir data pengguna BBM subsidi dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), meski diakui Arifin harus diupdate lagi agar lebih valid.

Pasalnya, selama kondisi pandemi sejak dua tahun terakhir jumlah masyarakat yang jatuh miskin akan berbeda dari sebelum kondisi covid-19.

"Memang di saat covid-19 data (orang miskin) turun naik, perlu dimonitor. Kami mendukung program tepat sasaran yang sekarang kita gulirkan dengan data yang ada di DTKS," sebutnya. (A-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Dwi Tupani