Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH mengusulkan anggaran untuk perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp479,1 triliun. Dana itu bakal digunakan untuk melanjutkan ragam program bantuan sosial yang telah berjalan dan beberapa inisiatif program baru.
Anggaran perlindungan sosial itu lebih tinggi dari alokasi dalam APBN 2022 yang sekitar Rp431 triliun.
"Program yang memang reguler kita lakukan pasti akan diteruskan," ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachamatarwata dalam wawancara bersama Metro TV di Gedung DPR, Selasa (16/8).
"Namun kita juga melihat Kemensos memiliki inisiatif baru seperti menangani lansia, disabilitas, yatim piatu, itu nanti kita lihat bagaimana itu bisa direvitalisasi," imbuhnya.
Baca juga: Benahi Penyaluran Bantuan Sosial Sebelum Cabut Subsidi BBM
Bantuan sosial bagi lansia, penyandang disabilitas, dan yatim piatu, kata Isa, sedianya merupakan program lama yang diperbarui oleh Kemensos. Sebab, kapasitas dan cakupannya dianggap belum menjangkau sasaran yang luas dan tepat.
Sejalan dengan upaya itu, pemerintah saat ini juga sedang memperbaiki data penerima bantuan sosial melalui registrasi sosial ekonomi.
"Ini akan memperbaiki data orang-orang yang berhak untuk mendapatkan dukungan negara. Termasuk bagaimana membuat subsidi lebih tepat sasaran," pungkas Isa.(OL-5)
Pada 2023, anggaran infrastruktur ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.
EVALUASI kinerja keuangan negara empat tahun pemerintahan Jokowi-Amin menjadi isu krusial.
Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp52 triliun untuk memenuhi kenaikan gaji yang diberikan untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan di tahun depan.
Porsi terbesar ialah penguatan pendidikan sebesar Rp612 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun, kemudian infrastruktur Rp392 triliun
Hal itu menurutnya dapat dilihat dari naiknya target pendapatan negara menjadi Rp2.463 triliun, lebih tinggi dari usulan pemerintah
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved