Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, menetapkan belanja negara sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat Rp2.230,0 triliun dan transfer ke daerah Rp811,7 triliun.
Pemerintah, dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2023, mengalokasikan biaya sebesar Rp811,7 triliun untuk dibagikan kepada seluruh pemerintah daerah di Tanah Air.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan, guna mengoptimalkan dana yang begitu besar itu, pemerintah pusat akan melakukan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja dengan pemerintah daerah.
Pusat juga akan memperkuat kualitas pengelolaan transfer ke daerah sejalan dengan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Baca juga: Presiden Pastikan Indonesia Lanjutkan Penguatan Industri Hilir
"Kita juga akan perkuat penggunaan transfer ke daerah untuk mendukung sektor-sektor prioritas," ujar Jokowi dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8).
Pemerintah pusat juga akan meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.
"Kita juga mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik," tandasnya. (OL-4)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved