Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) langsung untuk rakyat. Ini diyakini Zulhas, sapaan akrabnya, sebagai solusi ampuh atas bengkaknya subsidi energi 2022 yang tembus Rp500 trilun.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan dengan kondisi internasional yang bergolak, seperti perang Rusia-Ukraina yang tak pernah diramalkan dan berbagai sebab lainnya, harga minyak dan LPG di pasar dunia meroket.
Baca juga: Apresiasi Tenaga Pemasar Asuransi, AAJI Anugerahkan Top Agent of The Year 2021 di TAA 2022
“Akibatnya, subsidi energi tahun 2022 membengkak sampai lebih dari Rp500 triliun atau hampir 30% dari pendapatan APBN kita,” katanya saat memaparkan Gagasan dan Visi Misi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang disiarkan channel YouTube PAN Jatim yang dipantau dari Jakarta, Senin (15/8).
Di acara tersebut, ia menyampaikan gagasan sebagai Ketua Umum PAN. “PAN berpendapat subsidi harus lebih berkeadilan, berkelanjutan dan mensejahterakan,” ujarnya.
Zulhas pun membeberkan, PAN menawarkan dua solusi, yaitu: Pertama, subsidi energi beralih dari berbasis komoditas menjadi subsidi langsung, dan kedua, mempercepat transformasi energi bersih. “Subsidi langsung diberikan pada warga kita yang miskin,” ucapnya.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 26 juta orang yang diperkirakan memiliki kebutuhan konsumsi untuk dua motor dan mengkonsumsi 2x3 kilogram LPG per bulan. Sementara listrik, mereka membutuhkan hingga 900 watt.
Menurut dia, dengan subsidi BBM dan LPG warga tak mampu sebesar Rp500 ribu rupiah per orang per bulan, pemerintah hanya akan menanggung Rp15 triliun per bulan. “Angka ini sekitar Rp180 triliun per tahun,” ungkap Zulhas.
Pada saat yang sama, sambung Mendag, pemerintah masih dapat menghemat uang yang dibakar (subsidi BBM saat ini) untuk mempercepat Transformasi Energi Bersih.
Caranya antara lain, pertama, percepatan pemakaian kendaraan listrik; Kedua, memperbanyak kompor listrik bagi rumah tangga; Ketiga, memperluas dan memperbanyak titik-titik pengisian baterai kendaraan listrik; dan keempat, memperbanyak pasokan listrik dari energi baru dan terbarukan.
Transformasi Energi Bersih ini bakal menggunakan banyak bahan yang berasal dari dalam negeri. Dengan demikian, ini sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Tanah Air. “Artinya kesejahteraan meningkat,” ucapnya. “Sekali lagi PAN menawarkan solusi dari permasalahan bangsa yang akut ini.”
Ia mengusulkan subsidi langsung itu lantaran energi adalah kebutuhan pokok manusia, termasuk manusia Indonesia. “Itu tak bisa dihindari,” timpalnya.
Akan tetapi, Zulhas menyadari, saat ini terjadi kesenjangan antara konsumsi dan kemampuan nasional menyiapkan ketersediaan energi. “Kebutuhan BBM kita per hari 1,6 juta barel, sementara produksi hanya 0,6 juta barel. Artinya kita impor minyak mentah dan BBM per hari 1 juta barel,” ujarnya.
Begitu juga dengan LPG, di mana per tahun kebutuhannya mencapai sekitar 8 juta ton. Dari besaran ini, hanya dipenuhi oleh produksi domestic kurang dari 1 juta ton. “Karena itu, hingga tak kurang dari 7 juta kita harus impor,” papar Mendag.
Padahal, ditegaskan Zulhas, semua impor energi, terutama minyak dan LPG, sangat menguras devisa. “Beban subsidi energi ini memberatkan kita semua. Bapak Presiden sudah lima kali bicara dengan sangat prihatin,” tukas Mendag.
Zulhas tidak menampik, pascapandemi COVID-19, ekonomi masih berada dalam status pemulihan dan daya beli masyarakat juga masih rendah. “Karena itu, bagaimanapun subsidi harus ditanggung negara,” ucapnya tandas.
Namun demikian, secara jangka panjang problem ini harus bisa diatasi. “Sehingga, subsidi tak menyasar lebih banyak pada orang mampu dan kaya. Dengan subsidi langsung, subsidi menjadi tepat sasaran,” imbuhnya. (RO/OL-6)
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah menyetujui dua langkah cepat untuk mengatasi peredaran barang impor ilegal.
Mnteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kaos impor yang dijual dengan harga yang lebih murah dari bea masuk sebesar Rp60.000 per pieces, maka barang tersebut masuk tidak sesuai ketentuan.
Mendag Zulkifli Hasan melakukan pelepasan ekspor kopi green bean produksi PT Ujang Jaya International sebanyak 10 kontainer senilai USD 1,48 juta dengan tujuan Amerika Serikat (AS).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan akan mengadakan rapat internal untuk membahas rencana kenaikan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita.
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyatakan siap memberikan sanksi berupa pencabutan izin persetujuan impor (PI) bagi importir bawang putih yang tidak realisasikan impor
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Indonesia mempunyai hubungan sejarah yang panjang dengan negara-negara Teluk seperti Saudi Arabia, Ini Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman, dan Kuwait.
Ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran satgas di antaranya tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik dan tekstil
MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengusulkan agar pintu utama pelabuhan barang impor bergeser ke kawasan timur Indonesia.
MENDAG resmikan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor untuk memberantas barang-barang ilegal dari luar negeri, Jumat (19/7).
Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan penaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita dari semula Rp14.000 per liter Rp15.700 per liter sudah berlaku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved