Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter A. Redjalam mengungkapkan kebijakan subsidi pemerintah memang mampu menahan laju inflasi. Sayangnya, subsidi tersebut justru memperberat beban APBN.
"Kebijakan pemerintah menahan harga barang-barang subsidi yaitu pertalite, gas 3 Kg dan listrik di bawah 900 VA menahan laju kenaikan inflasi. Tetapi kebijakan pemerintah itu menyebabkan beban subsidi di APBN menjadi sangat besar, lebih dari Rp500 triliun," terang Piter di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, rencana pemerintah untuk mengurangi beban APBN bisa dilakukan dengan memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi agar lebih efektif dan efisien. Dengan perbaikan mekanisme, subsidi bisa lebih tepat sasaran sekaligus meringankan beban APBN.
"Untuk mengurangi beban subsidi dalam APBN ini pemerintah berencana untuk memperbaiki mekanisme subsidi yang lebih tepat sasaran," tambahnya.
Baca juga: Mengapa Realisasi Dana PEN Bisa Selisih Rp146,69 Triliun, Ini Sebabnya
Cara itu akan membuat masyarakat tetap bisa menikmati harga barang subsidi yang terjangkau. Pada saat yang sama, pemerintah bisa menahan laju inflasi.
"Dengan demikian beban subsidi bisa dikurangi tanpa harus menaikkan harga barang-barang subsidi. Sehingga laju inflasi tetap bisa dijaga tidak terlalu tinggi," tegasnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tahun depan pemerintah akan mulai menyiapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga inflasi. Ketum Golkar itu juga menjelaskan jenis subsidi yang akan dikaji ulang untuk lebih tepat sasaran adalah subsidi BBM, gas melon (3 Kg) dan pupuk.
“Kita lihat pemerintah pada dasarnya menjaga inflasi dan betul subsidi dibuatkan program untuk tepat sasaran dan ada program yang sedang disiapkan, dan tentu akan kita umumkan saat waktunya,“ kata Airlangga.(OL-4)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved