Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Hadiyanto, dan President of Korea SMEs and Startups Agency (KOSME), Kim Hakdo, Selasa (26/7), menandatangani
Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama terkait Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Penandatanganan MoU di Aula Jusuf Anwar, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Jakarta ini dilaksanakan dalam suasana penuh keakraban antara delegasi kedua negara.
Delegasi Korea Selatan yang hadir selain berasal dari Kantor Pusat KOSME juga terdiri atas perwakilan Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia, Financial Cooperation Center (FCC), Mission of Republic of Korea to ASEAN, serta Korean Desk pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Baca juga : Rangkul Korsel, Damai Putra Group Bangun Infrastruktur di Kota Harapan Indah
Cakupan kerja sama antara DJPb dengan KOSME yang dituangkan pada MoU tersebut di antaranya adalah berbagi pengetahuan mengenai dukungan sistem, pengetahuan dan keahlian, business matching, serta pameran dan promosi pasar UMKM.
Beberapa kegiatan yang disepakati akan dilaksanakan antara lain:
a. Riset bersama mengenai pemberdayaan UMKM bagi kedua negara;
Baca juga : Kemenperin Apresiasi Kerja Sama RI-Korea untuk Bangun Smart Factory
b. Lokakarya, pelatihan, dan kegiatan pertukaran pengetahuan lainnya;
c. Bazar, pameran, dan kegiatan promosi lainnya;
d. Study trip dan site visit; serta
Baca juga : Bali dan Kumamoto Jadi Sister Provinsi Pariwisata dan Perdagangan
e. Bentuk kerja sama lain yang disepakati bersama.
“Penandatanganan MoU Pemberdayaan UMKM antara DJPb bersama KOSME ini merupakan momen yang sangat penting bagi upaya peningkatan peran UMKM untuk mendukung inklusi keuangan dan merupakan bentuk sinergi konstruktif antara kedua negara,” jelas Hadiyanto.
KOSME merupakan sebuah entitas serupa Badan Layanan Umum (BLU) pengelolaan dana yang berada di bawah Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) and Startups Korea Selatan.
Baca juga : ADB Beri Indonesia Pinjaman US$500 Juta untuk Bantu UMKM
KOSME didirikan pada tahun 1979, dan saat ini telah memiliki 33 cabang di Korea Selatan dengan pegawai sebanyak 1.468 orang.
Beberapa fungsi yang dilakukan oleh KOSME yaitu pembiayaan UMKM, dukungan atas ekspor oleh UMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia UMKM, dan peningkatan inovasi UMKM.
“KOSME telah tumbuh bersama dengan UKM dan perusahaan startup selama 43 tahun terakhir. Ketika ekonomi Korea mengalami krisis keuangan nasional pada tahun1997 dan krisis keuangan global pada tahun 2008, KOSME telah memberikan kontribusi untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan terlebih dahulu membantu UKM mengatasi tantangan tersebut. Saat ini KOSME akan bersama-sama DJPb melaksanakan upaya pemberdayaan UMKM melalui penandatanganan MoU ini,” ungkap Kim Hakdo.
Baca juga : Titik Awal Baru, Perjalanan Baru
Penjajakan kerja sama ini sebelumnya telah dilakukan melalui kunjungan kerja Vice President KOSME, Kim Moon Hwan, beserta delegasi ke Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPb pada tanggal 12 April 2022.
Dengan penandatanganan MoU tersebut, DJPb dan KOSME menegaskan komitmen dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong UMKM dapat naik kelas.
Hal ini menjadi wujud dukungan atas inisiatif strategis Sinergi Pemberdayaan UMKM yang diamanatkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca juga : Jalin Kerja Sama, BPJS Kesehatan dan HIRA Siap Optimalksan Sistem Jaminan Kesehatan
Penandatanganan MoU ini juga merupakan bentuk upaya DJPb untuk menyukseskan program yang tidak saja merupakan program nasional yang berkelanjutan, tetapi juga diusung menjadi salah satu topik penting dalam Presidensi G-20 Indonesia 2022 yaitu Pemberdayaan UMKM.
Pada tahun 2022, program Pemberdayaan UMKM akan dilaksanakan oleh semua Kanwil DJPb di seluruh Indonesia, dengan branding UMKM Financing Empowerment (U-Fine).
Dalam program tersebut, Kanwil DJPb akan melakukan serangkaian kegiatan pembinaan kepada UMKM dengan tujuan utama inklusi keuangan dan mendorong debitur program pembiayaan pemerintah untuk naik kelas.
Baca juga : PT PGI Perkuat Posisi sebagai Mitra Pemasaran Produk dari Malaysia
Bagi UMKM yang membutuhkan dukungan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kanwil DJPb akan mengakselerasi kerja sama dengan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) dan bank syariah anak perusahaan BUMN selaku penyalur KUR.
Sedangkan bagi UMKM yang membutuhkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kanwil DJPb akan mendorong lewat kerja sama dengan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Tujuan dari kerja sama ini adalah memfasilitasi agar UMKM tersebut dapat memenuhi seluruh persyaratan sehingga layak untuk mendapatkan modal usaha baik dari KUR ataupun
UMi, dengan harapan usahanya makin berkembang.
Di samping pembinaan untuk pemenuhan persyaratan pembiayaan KUR dan UMi, akan dilaksanakan pula pelatihan, bantuan pemasaran, pembiayaan, pendampingan dalam mengurus perizinan, serta pemanfaatan belanja pemerintah (lewat platform Digipay & Kartu Kredit Pemerintah) untuk membeli produk-produk UMKM.
Melalui penandatanganan MoU kerja sama antara DJPb bersama KOSME ini maka kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut dapat diperkaya melalui knowledge sharing pengalaman pembinaan UMKM di Korea Selatan yang telah berjalan. (RO/OL-09)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat, mengatakan angka PHK yang terjadi tiga kali lipat lebih besar dari data Kementerian Ketenagakerjaan, yakni 80 ribu orang.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Di babak kedua, Rio harus mengakui keberuntungan yang Jordy Smith dari Afrika Selatan. Kondisi ombak yang kurang mendukung membuat Rio harus menunggu ombak besar datang meski tak kunjung datang
Harus diakui kita berada di grup yang berat. Cuma saya minta kepada pelatih dan timnas kita agar jangan kasih kendor. Ingat, bola itu bundar dan banyak sejarah bagaimana tim tidak diunggulkan
Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, dari 2020 hingga Maret 2024 ada sebanyak 3.703 korban scam yang berasal dari Indonesia. Adapun, pelaku paling banyak berasal dari Kamboja
BADAN Narkotika Nasional (BNN) mengungkap kejahatan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari sindikat asal Aceh. BNN menyita uang hasil kejahatan dalam jumlah fantastis, Rp13 miliar.
PKS Pemanfaatan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur untuk Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengembangan Terminal Ferry Internasional Batam Center, bernilai investasi Rp3,8 triliun.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Kerja sama difokuskan melalui pembiayaan dari pemerintah Indonesia melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
Pemerintah Indonesia dan Jerman telah memperluas kerja sama mereka di bidang ketenagakerjaan melalui penempatan tenaga kerja terampil Indonesia, khususnya perawat, di Jerman.
Pemerintah Indonesia dan Belanda tengah membahas kemungkinan kerja sama melalui pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam manajemen tenaga kerja.
Bea Cukai Indonesia dan Singapore Police Coast Guard (SPCG) mengadakan pertemuan bilateral yang penting di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu (24/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved