Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah akan menggunakan kelebihan dana dari APBN untuk memperkuat daya beli masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat menyerahkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di Subang, Jawa Barat.
"Kalau ada kelebihan di APBN, baik yang berasal dari pajak atau pungutan ekspor, kita akan arahkan untuk masyarakat di bawah," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, Selasa (12/7).
Baca juga: BPK Sebut Terjadi Salah Sasaran Penyaluran Bansos di Era Risma
Menurut Presiden, berapapun nominalnya, penyaluran bansos akan sangat bermanfaat bagi rakyat yang kurang mampu. Apalagi setelah terdampak pandemi covid-19.
"Pokoknya diperkuat daya beli mereka. Nanti, ada tambahan-tambahan nominal (bantuan) untuk mereka," tandas Jokowi.(OL-11)
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
Anggaran bantuan stimulan tahap keempat saat ini sudah berada di Kementerian Keuangan yang merupakan pengajuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana
HARGA beras di Palu, Sulawesi Tengah, masih mahal. Warga di kota itu terpaksa kurangi pembelian harga beras medium rata-rata dijual Rp13.000 per kilo gram (kg).
Program Peningkatan Produktivitas Anak Muda Indonesia
Bantuan Pemerintah untuk Keluarga Indonesia.
Dana tunggu hunian akan diberikan kepada warga terdampak bencana selama tiga bulan ke depan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved