Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KONDISI perekonomian Indonesia yang berangsur pulih, telah mendorong kas negara ke posisi yang cukup baik. Hal ini akan menurunkan penerbitan utang maupun pinjaman oleh pemerintah.
"Posisi kas pemerintah cukup baik. Oleh karena itu, defisit tahun ini akan lebih rendah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (23/6).
Optimisme itu didorong oleh realisasi pembiayaan anggaran yang turun 72,5% dibandingkan Mei 2021. Tercatat, pemerintah menerbitkan utang dan menarik pinjaman sebesar Rp91 triliun, atau jauh lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai Rp331,2 triliun.
Baca juga: Menkeu : APBN Mei 2022 Surplus Rp132,2 Triliun
Realisasi pembiayaan senilai Rp91 triliun, berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp75,3 triliun. Itu turun 78,4% dari Mei 2021 yang mencapai Rp348 triliun.
Lalu, pinjaman tercatat Rp15,7 triliun, atau turun 193,5% dari realisasi Mei 2021 yang minus Rp16,8 triliun. Pembiayaan anggaran yang turun merupakan sinyal positif. Sebab, dapat memperkuat perlindungan keuangan negara dari berbagai gejolak.
"Dengan tren suku bunga naik, inflasi naik dan SBN yield kita naik, kalau kita bisa menurunkan issuance atau penerbitan utang, kita akan makin terlindungi dengan lebih baik," jelas Ani, sapaan akrabnya.
"Ini menggambarkan sektor pembiayaan utang sedang kita konsolidasikan, disehatkan dengan defisit yang menurun. Ini kombinasi dari penerimaan yang makin tinggi, belanja relatif tetap kita jaga, dengan demikian defisit bisa kita turunkan," imbuhnya.
Baca juga: BI Masih Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,50%
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengungkapkan hingga Mei 2022, penerbitan global sukuk telah mencapai US$3,25 miliar dan Samurai Bond senilai ¥81 miliar. Lalu pembelian SBN oleh Bank Indonesia tercatat sebesar Rp32,241 triliun.
Sedangkan, penerbitan SBR di Tanah Air menyentuh nilai Rp13,91 triliun. "Ini yang juga salah satu strategi kita untuk menghindari gejolak dari luar, kita fokus untuk meneribtkan SBR, yaitu surat berharga yang sifatnya retail," pungkas Ani.
Pemerintah terus menjaga pengelolaan utang secara hati-hati, karena risiko global semakin meningkat. Pemerintah juga menurunkan target pelelangan SBN untuk mengendalikan dan menjaga posisi utang.(OL-11)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved