Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
NERACA komoditas diharapkan mencakup lebih banyak komoditas strategis nasional. Sehingga, transparansi dalam tata kelola komoditas Indonesia akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.
"Neraca komoditas diharapkan memberikan transparansi yang lebih baik, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan bagaimana kita mengelola alam Indonesia," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (30/5).
Adapun neraca komoditas diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022. Serta, telah diimplementasikan secara bertahap sejak akhir 2021, dengan mencakup lima komoditas strategis. Saat ini, neraca komoditas dalam tahap persiapan untuk penerapan secara mandatory.
Baca juga: Sektor Keuangan Indonesia Masih Didominasi Perbankan
Menurutnya, manfaat implementasi neraca komoditas sangat komprehensif. Dari sisi pemerintah, implementasi neraca komoditas memungkinkan pengambilan kebijakan dengan didasarkan data driven policy. Ada kepastian dan kualitas kebijakan yang bersifat akurat dan objektif.
Sebelum ada neraca komoditas, informasi yang tersedia masih tersebar di sejumlah kementerian/lembaga teknis. Lalu, kerap inkonsisten baik dari sisi data, informasi, maupun aturan.
Dari sisi pelaku usaha, neraca komoditas diharapkan memberikan informasi yang akurat dan efisien. Dalam merencanakan berbagai kegiatan usaha, mulai pengajuan izin, hingga perencanaan untuk impor-ekspor. Pelaku usaha dapat melakukan monitoring progress setiap tahapan secara realtime.
"Dengan berbagai perbaikan ini, efisiensi nasional diharapkan tercapai dan daya competitiveness ekonomi Indonesia akan meningkat," imbuh Ani, sapaan akrabnya.
Baca juga: KKI 2022 Catat Komitmen Temu Bisnis Hingga Rp282,2 Miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sedikitnya terdapat empat kasus korupsi yang berkaitan dengan impor pangan. Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, potensi korupsi di sektor komoditas tertentu disebabkan tidak transparannya sektor tersebut.
Sebagai contoh, petani tidak tahu waktu menanam dan memproduksi jenis tanaman. Serta, tidak mengetahui kebutuhan komoditas atau yang sedang surplus di Indonesia. Sebaliknya, ada kalanya sejumlah komoditas diimpor, namun tersedia banyak di tingkat petani.
"Neraca komoditas dapat memberikan kepastian. Sehingga, kita tahu kebutuhan bangsa Indonesia terhadap komoditas tertentu. Tingkat produksinya berapa, kalaupun ada gap antara supply dan demand di Indonesia, importasi akan jelas baik jumlah, maupun waktunya," papar Ghufron.(OL-11)
Meningkatnya kebutuhan gula nasional perlu diikuti daya dukung industri dan ketersediaannya di pasar. Penggunaan sistem neraca komoditas dan impor bisa menjadi alternatif.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) pada November 2023 tercatat sebesar 116,73, naik 0,82%, dibandingkan dengan bulan Oktober 2023.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut nilai ekspor Indonesia pada September 2023 mencapai US$20,76 miliar atau turun 5,63% dibandingkan Agustus 2023.
Neraca perdagangan Indonesia diprediksi masih tetap membukukan surplus pada Juli 2023.
Surplus neraca dagang pada Januari 2023 dinilai dapat mendorong ketahanan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global
Perpres Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas bakal menjadi dasar acuan menentukan kebijakan ekspor dan impor. Di sisi lain, ada Perpres Nomor 66 Tahun 2021.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa permintaan Megawati seharusnya dilihat sebagai upaya untuk transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai ancaman.
Prestasi ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari dedikasi dan integritas BMH dalam mengelola setiap rupiah zakat, infak, dan sedekah yang diamanahkan oleh para donatur.
Pemerintah diminta tidak memberatkan masyarakat lewat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menekankan agar jajarannya mengutamakan transparansi dan akuntabilitas penyampaian informasi ke masyarakat.
Dilihat dari draft revisi UU TNI, sepertinya TNI ingin meminta kembali apa yang pernah mereka punya pada masa Orde Baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved