Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus dijadikan peredam kejut (shock absorber) dari berbagai dinamika ke depan. Hal tersebut bertujuan agar pemulihan ekonomi tetap berlanjut sekaligus menguat.
"APBN terus didorong sebagai shock absorber untuk tetap menjaga pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut dan semakin menguat, menjaga penanganan kesehatan dan melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta menjaga agar pengelolaan fiskal lebih sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu melalui keterangannya, Senin (9/6).
Hal itu juga merupakan wujud dari komitmen pengambil kebijakan dalam menguatkan stabilitas laju pemulihan. Upaya yang telah ditempuh saat ini adalah menjaga stabilitas harga dan penebalan bantuan sosial bagi masyarakat miskin serta rentan.
Itu dilakukan melalui pemberian insentif selisih harga minyak goreng curah dan kemasan sederhana serta BLT pangan untuk 20,65 juta KPM (penerima kartu sembako dan PKH) dan 2,5 juta PKL makanan. Lalu menjaga pasokan batu bara dalam negeri dengan pemberlakuan denda dan kompensasi.
Baca juga : Usai Jatuh, IHSG Diprediksi Capai 7.800
Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan pelarangan ekspor CPO untuk menjaga kebutuhan dalam negeri dengan harga terjangkau. Kemudian upaya menjaga stabilitas harga kedelai, jagung melalui pemanfaatan cadangan stabilitas harga pangan (CSHP).
Febrio menambahkan, upaya lain yang dilakukan ialah menjaga agar program PEN tetap fleksibel sehingga lebih responsif dan antisipatif untuk merespon ketidakpastian.
"Pemerintah juga menjaga agar reformasi struktural dan reformasi fiskal (reformasi perpajakan-UU HPP, reformasi desentralisasi fiskal-UU HKPD, penguatan spending better) dapat berjalan optimal serta mendorong reformasi subsidi yang tepat sasaran secara bertahap diselaraskan dengan momentum pemulihan ekonomi," terangnya. (OL-7)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved