Larangan Ekspor CPO belum Mulai, Harga TBS Terpuruk

SERIKAT Petani Kelapa Sawit (SPKS) melaporkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit anjlok pascapengumuman kebijakan pelarangan ekspor. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng dilarang total. Larangan ekspor berlaku mulai 28 April 2022 hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Jokowi menyatakan keputusan itu dilakukan supaya pasokan minyak goreng di dalam negeri kembali melimpah dan harganya murah. Sekjen SPKS Mansuetus Darto mengatakan kebijakan ini memang sangat perlu kalau mau menyelesaikan masalah domestik khususnya minyak goreng. Namun harga TBS di petani justru semakin turun, bahkan sebelum kebijakan diberlakukan.

"Harga hari ini sudah mulai turun lagi, ada yang hingga Rp1.000, ada juga yang Rp400-Rp600/kg. Semua bervariasi. Padahal belum diberlakukan kebijakan ini," kata Sekjen SPKS Mansuetus Darto, Senin (25/4).

Baca juga: Petani Sawit di Sumatra Selatan Pasrah Harga TBS Turun

Hal itu terjadi karena tidak tersedia data yang cukup baik. Data tersebut antara lain tidak diketahui produksi CPO yang masih ada di dalam negeri dan tidak terangkut, kapasitas tangki semua perusahaan sawit di kebun, hingga kapasitas tangki di pelabuhan. "Kapasitas tangki ini untuk mengetahui hingga kapan dan kemampuan kita untuk kebijakan ini. Kalau data kapasitas tangki tersedia, petani tidak akan ketar ketir. Bisa jadi saat ini, tangki-tangki masih kosong dan proses produksi jalan terus. Di lapangan, produksi jalan terus berarti tangki-tangki aman," kata Mansuetus Darto.

Indonesia, kata dia, pernah kelebihan produksi 4,5 juta ton CPO. Karenanya, dia memperkirakan kemampuan tangki CPO milik produsen-produsen di Indonesia aman untuk kapasitas seperti itu. Sayangnya, menurut Mansuetus Darto, perusahaan mau untung di lapangan.

"Kebijakan Presiden ini dicoba dilawan oleh perusahaan dengan membuat kekisruhan di lapangan. Kekisruhan ini sangat diharapkan oleh pelaku usaha agar kebijakan ini dibatalkan. Mereka (perusahaan yang paling rugi) sudah ada kontrak dengan pembeli luar negeri dan jadwal kapal pengangkut. Kerugian mereka ini mau dibebankan ke petani. Mereka ingin meraih keuntungan dari pasar internasional dengan domestik. Kebijakan Presiden itu merugikan mereka. Sayangnya, petani dikorbankan oleh mereka," kata Mansuetus Darto.

Selain itu, Mansuetus Darto menduga kemudian perusahaan akan membeli murah TBS petani dan nanti mereka jual dengan harga normal. "Artinya perusahaan untung besar. Oleh karena itu, Mabes Polri harus mengawasi dan dinas-dinas serta bupati di daerah memberikan ketegasan dan sanksi kepada perusahaan yang bandel. Kami mengecam perusahaan-perusahaan sawit itu," kata Mansuetus Darto. (OL-14)