Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KINERJA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan surplus. Kementerian Keuangan mencatat surplus anggaran negara pada Maret 2022 mencapai Rp10,3 triliun, atau 0,06% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kondisi APBN kita surplus sampai dengan akhir Maret 2022. Dibandingkan Maret tahun lalu defisit sangat dalam, 0,85%. Tahun ini kita surplus di 0,06% dari PDB," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN secara virtual, Rabu (20/4).
Surplus terjadi lantaran pendapatan negara tercatat lebih tinggi dari realisasi belanja negara. Hingga akhir Maret 2022, negara memperoleh pendapatan sebesar Rp501 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan Rp401,8 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp99,1 triliun.
Sedangkan belanja negara tercatat hanya Rp490,6 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp314,2 triliun dan Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp176,5 triliun. Sri Mulyani mengatakan, belanja negara perlu dipacu lagi untuk memberikan dorongan pada pemulihan ekonomi nasional.
Menurutnya, peningkatan belanja negara akan terlihat mulai triwulan II 2022. "Belanja negara masih perlu dipacu lagi. %ara K/L perlu memacu dari sisi rencana belanja mereka. Kita lihat nanti di April dengan adanya belanja bansos dan belanja THR akan ada peningkatan, moga-moga bisa terkompensasi," jelasnya.
Kinerja APBN Maret yang mencatatkan surplus berdampak pada penurunan pembiayaan utang pemerintah. Dari data Kemenkeu, dalam tiga bulan pertama tahun ini, pemerintah hanya mengeluarkan Rp139,4 triliun untuk pembiayaan utang.
Nilai itu disebut jauh lebih rendah dari realisasi di periode yang sama pada 2021, yakni sebesar Rp332,8 triliun. Dengan demikian, terjadi penurunan pembiayaan utang hingga 58,1%. "Pembiayaan utang merosot tajam, menggambarkan bahwa APBN kita mulai pulih kesehatannya. Ini bagus," kata Sri Mulyani.
Kendati mencatatkan surplus, lanjutnya, hingga Maret 2022 APBN masih memiliki sisa anggaran lebih (SiLPAl) sebesarRp149,7 triliun. "Ini lah yang kita sebutkan bahwa cerita mengenai APBN bekerja sangat keras menangani covid, memulihkan ekonomi, dan sudah mulai terlihat buahnya," beber Sri Mulyani. (OL-13)
Baca Juga: Menkeu: Indikator Perekonomian Indonesia Menguat
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved