Anggota DPR Dukung Kebijakan Pemerintah Terkait Pembayaran THR 100%

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendukung kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan membayar penuh Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun ini. 

Diketahui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mewajibkan THR tahun ini  dibayar penuh oleh perusahaan sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk membayar THR secara penuh ini harus didukung. Saat ini dunia usaha sudah mulai bangkit seiring dengan turunnya kasus Covid-19. Jadi  tidak boleh lagi dijadikan alasan untuk memangkas THR pekerja,” kata Netty dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Minggu (10/4). 

Netty juga pemerintah mengawasi dan memantau secara langsung pemberian THR oleh perusahaan. 

“Pemerintah harus menegaskan kepada perusahaan  bahwa THR  bukan hadiah yang diberikan sukarela,  tapi kewajiban yang harus ditunaikan," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. 

Baca juga: Anggota DPR Nonton Video Porno Saat Rapat, Puan: Bakal Kami Tindak Lanjuti

Menurut Netty, THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan adalah amanah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

“Suka tidak suka ini harus dijalankan. Pelanggaran terhadap peraturan ini harus ada konsekuensi hukumnya," ujar Netty. 

Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah agar  mengecek langsung ke lapangan jika ada perusahaan yang berdalih kondisi keuangannya sedang sulit. 

"Pastikan  tidak ada perusahaan yang berlindung di balik sulitnya kondisi keuangan karena ingin menghindari kewajiban membayar THR," kata Netty.  

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII itu menilai pembayaran THR secara penuh akan membantu masyarakat yang sedang  tertekan seiring naiknya harga bahan-bahan pokok.

"Apalagi saat ini harga-harga kebutuhan pokok masyarakat melonjak tajam. Setelah minyak goreng, Pertamax dan bahkan Pertalite serta gas 3 kg rencananya juga akan naik,” katanya.

Netty juga meminta pemerintah agar aktif mencari informasi terkait keluhan pekerja, bukan hanya  menunggu laporan.

“Jangan hanya  menunggu laporan, karena umumnya pekerja enggan dan takut  melaporkan perusahaannya  yang tidak membayar THR. Mereka takut dipecat, apalagi yang statusnya pekerja kontrak," katanya. 

"Pemerintah harus sigap mencari informasi perusahaan-perusahaan yang belum mencairkan THR, mengingatkan  dan jika perlu  berikan sanksi yang tegas," ungkap Netty. (RO/OL-09)