Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RENCANA mendorong PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI baru-baru ini yang diinisiasi pemerintah melalui Kementerian BUMN dinilai sebagai komitmen pemerintah sejak lama untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merilis Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 pada 2018.
Di dalamnya tertuang peta jalan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia melalui beberapa strategi utama. Di antara peta jalan itu berupa penguatan rantai pasok halal, penguatan lembaga keuangan, hingga mengoptimalkan UMKM dan ekonomi digital. Terkait keuangan, satu program utama pemerintah yakni memiliki bank BUMN syariah.
Oleh karena itu, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat mengatakan bahwa rencana pemerintah yang hendak menjadikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai BUMN merupakan bentuk komitmen yang telah dirancang sejak 2018. "Jadi tahapan ketika sampai merger (Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRIsyariah) itu sebenarnya sudah sangat baik, tetapi belum memenuhi 100% dalam masterplan," katanya.
Sebagaimana diketahui, Wapres pada akhir Februari 2022 mengatakan pemerintah akan melakukan penyertaan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna ke BSI. Dia meminta agar proses penyertaan saham Dwiwarna dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal itu dia sampaikan setelah mengadakan rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan para Direksi Himpunan Bank Negara (Himbara). Erick dalam kesempatan berbeda mengatakan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan percepatan transformasi BSI menjadi BUMN pada kuartal ketiga tahun ini.
Sutan melanjutkan, satu cita-cita dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 bukan hanya memiliki bank BUMN syariah, tetapi juga perusahaan tersebut harus memiliki skala bisnis yang besar. Menurutnya, saat ini BSI telah berhasil mengamplifikasi dengan masuk sebagai 10 besar bank di Indonesia. "Sebelumya tidak ada bank syariah masuk top 10 bank di Indonesia. Sejauh ini tahapan masih sesuai masterplan, tinggal menunggu perubahan status BSI dari anak usaha BUMN menjadi bank BUMN," katanya.
Satu keunggulan BSI, lanjut Sutan, saat berada langsung di bawah pemerintah yaitu memiliki ruang gerak yang lebih luas. Artinya pemerintah dapat memberikan arahan tanpa ada distorsi dari pemegang saham lain. Hal tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap upaya negara meningkatkan kekuatan ekonomi syariah Indonesia. Sebagai bank BUMN, BSI diharapkan mampu meningkatkan pangsa pasar dan mendorong kemampuan menghimpun dana pihak ketiga (DPK), sehingga skala pembiayaan ikut naik. "Jadi bisa gerak lebih cepat dan bisa jadi penggerak utama ekosistem dan keuangan syariah," tambah Sutan.
Senada, pengamat ekonomi perbankan dari Binus University Doddy Ariefianto mengatakan bahwa status BSI sebagai anak usaha tiga Bank BUMN membuat perusahaan sulit menentukan arah bisnis secara mandiri. Padahal, menurutnya, bank syariah harus lepas dari bayang-bayang bank konvensional untuk berkembang lebih cepat. Selain menjadi entitas sendiri, kata Doddy, BSI juga perlu memperkuat diri melalui kemitraan yang solid dengan organisasi kemasyarakatan yang memiliki basis Islam kuat. "Dengan demikian akan mempermudah bisnis pembiayaan BSI dan memperluas akses terhadap nasabah maupun debitur baru," ujarnya.
Sepanjang tahun lalu BSI membukukan kinerja positif yang tercermin dari aset, dana pihak ketiga (DPK), dan laba tumbuh dua digit. Hal tersebut berlanjut hingga awal tahun ini.
Mengutip laporan keuangan bulanan BSI, per Februari 2022, aset bank dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 14% secara tahunan (yoy). Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan sepanjang tahun lalu, di mana aset dan DPK, masing-masing naik 10,73% yoy dan 11,12% yoy.
Baca juga: Alokasi Dana BLT Minyak Goreng Capai Rp6,9 Triliun
Laba bank per Februari 2022 melesat signifikan. Bank mengantongi laba bersih setelah pajak Rp625,14 miliar atau naik 30,36% yoy. Hal ini terutama didorong oleh pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang tumbuh 5,6% yoy menjadi Rp2,45 triliun.
Adapun dalam rencana bisnis bank 2022, BSI menargetkan pembiayaan tumbuh 11%–13% dan DPK naik 12%–15% secara tahunan. Terkait laba, bank menaruh target pertumbuhan optimistis, yakni melesat 32,01% yoy dan pertumbuhan paling sedikit 15,51% yoy. (RO/OL-14)
Bank konvensional dan bank syariah adalah dua jenis institusi keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian.
Anwar Abbas mengatakan penarikan dana jumbo dari PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dilakukan berdasarkan pertimbangan organisasi untuk menghindari munculnya risiko.
Total aset bank bjb syariah meningkat 9,7% menjadi Rp13.649,9 miliar pada 2023 dari Rp12.445,8 miliar pada 2022.
Bank syariah dan IAH haruslah juga bersepakat atas nisbah bagi hasil yang diterima antara bank syariah dan dana PER dan IRR.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 ntuk mendorong penguatan tata kelola perbankan syariah.
Rumah bukan semata tempat tinggal, melainkan miniatur surga di dunia bagi Abdul Rahman. Demikian penggambaran sebuah rumah bagi salah satu dosen muda di salah satu kampus ternama di Jakarta ini.
Profesionalisme adalah kunci utama dalam mengembangkan BUMN agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
Pembentukan BUMN Klaster Logistik adalah langkah strategis untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antar BUMN dalam menyediakan layanan logistik end-to-end.
KETUA DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan jika jabatan komisaris BUMN yang diisi anggota partai politik hanya ditujukan pada partainya. Banyak anggota partai lain di BUMN.
KURSI komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak menjadi sarana untuk balas budi dari kepentingan politik pemegang kekuasaan.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved