Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRAKTISI Keuangan Roy Shakti menilai oknum investasi bodong yang banyak menipu masyarakat, pergerakannya jauh lebih lincah dibandingkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hal itu diungkapkan Roy saat menjadi narasumber dalam program Hot Room Metro TV bertajuk Jerat Investasi Jahat, yang dipandu Hotman Paris Hutapea.
Menurut Roy, pihak OJK perlu mengungkapkan merek atau platform yang tidak mendapatkan izin beroperasi. Sejauh ini, OJK dinilai hanya memblokir situs investasi illegal, tanpa adanya pemberitahuan kepada publik soal merek yang diblokir.
Baca juga: Sahroni Klaim Tahu Dalang di Balik Skenario Investasi Bodong
“Memang OJK selalu memblokir, tapi oknum juga selalu bikin situs baru ketika diblokir. Dalam kasus trading ini, merek yang diblokir oleh OJK juga tak dimumumkan ke masyarakat,” pungkas Roy, Rabu (23/3).
“Jadi oknum investasi ilegal ini jauh lebih lincah dari OJK,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam Lumban Tobing mekankan bahwa pihaknya selalu memblokir segala jenis trading ilegal. Namun, dia mengakui bahwa setelah diblokir, situs baru juga semakin bermunculan.
Baca juga: Slogan 4D Fahrenheit Bikin Masyarakat Tergiur Investasi Bodong
“Kita sudah blokir, tapi muncul-muncul lagi (platform investasi bodong),” ungkap Tongam.
Pihaknya telah menghentikan sebanyak 19 robot trading. Apabila ada laporan terkait penipuan yang dialami masyarakat, Tongam langsung melapor ke Bareskrim Polri.
“Binary Option, Fahrenheit, itu kegiatan atau diselidiki Satgas Waspada Investasi (OJK). Kemudian, kami beri laporan ke Bareskrim,” jelasnya.(OL-11)
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan peningkatan batas maksimum pinjaman fintech lending untuk sektor produktif menjadi Rp10 miliar.
BRI Insurance berhasil menorehkan prestasi dengan memboyong tiga penghargaan di acara 25th Insurance Award 2024.
OJK mengungkapkan total tabungan di program Satu Pelajar Satu Rekening (Kejar) mencapai Rp32,84 triliun. Jumlah ini berasal dari 57,05 juta peserta.
Sejumlah perusahaan sudah memiliki syarat yang cukup untuk terjun ke bursa, baik dari sisi keuangan maupun tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
Berikut beberapa jaksa tergoda oleh suap dan korupsi, mencoreng integritas institusi kejaksaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyindir lamanya kehadiran negara dalam merespons permasalahan di masyarakat. Negara baru hadir ketika permasalahan tersebut viral.
Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, dan memerlukan peran kantor hukum serta pengacara yang memang berkompeten.
Elon Musk mengajukan kasus hukum terhadap OpenAI, perusahaan AI yang ia bantu dirikan pada 2015. Ia menuduh para pemimpinnya melakukan pengkhianatan terhadap misi pendiriannya.
MENKO Polhukam Mahfud MD menyebut, para pejabat di tingkat menteri hingga ASN yang mendapat sorotan negatif dari publik atau terlibat kasus hukum seharusnya mengundurkan diri.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut ada 669 laporan pengaduan yang diterima terkait mafia tanah dalam kurun waktu satu tahun lebih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved