Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas Pertamina melaksanakan audiensi dengan dengan beberapa kepala daerah di Jawa Tengah bagian selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mengakselerasi pembangunan jaringan gas bumi di wilayah tersebut.
Adapun audiensi dilakukan dengan Walikota Yogyakarta, Bupati Kebumen, Bupati Kulonprogo, Bupati Sleman, Bupati Bantul, Bupati Purworejo dan Bupati Gunung Kidul.
“Kami perlu bersinergi bersama pemerintah daerah TK II maupun pemerintah kota dalam rangka percepatan pembangunan jaringan gas bumi (jargas). Sinergi tersebut meliputi penyelarasan program jargas dengan pengembangan fasilitas dan infrastruktur daerah yang ada," jelas Direktur Utama PGN M. Haryo Yunianto, pada Selasa (15/2/2022).
"Selain itu, dukungan terkait kebijakan dan fasilitas pendukung infrastruktur jargas untuk menyukseskan program bauran energi daerah dan nasional. Target pemerintah, 4 juta sambungan jargas rumah tangga pada tahun 2024-2025 harus tercapai,” ujar Haryo.

Sinergi lain dengan pemerintah daerah juga diperlukan agar dapat mensosialasikan pemanfaatan gas bumi kepada masyarakat setempat agar lebih familiar dengan gas bumi.
Pemanfaatan gas bumi memiliki keunggulan lebih praktis, lebih aman, lebih ramah lingkungan, dan ketersediaannya lebih terjamin.
"Kami tidak bisa berjalan sendiri dalam kesuksesan program jargas ini. Kami membutuhkan sinergi, termasuk dengan BUMN, BUMD atau Perusda dalam pengoperasian dan pemeliharaan jargas,” imbuh Haryo.
Pembangunan 1 juta rumah tangga per tahun berpotensi menyerap ribuan tenaga kerja, mengurangi impor LPG per tahun, pemanfaatan TKDN hingga 70%, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Jawa Tengah Bagian Selatan belum dilalui oleh jalur pipa distribusi gas bumi. Meskipun begitu, potensi pemanfaatannya cukup baik dimana wilayah Selatan Jawa juga terdapat beberapa potensi sumber gas yang apabila dimanfaatkan optimal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan multiplier effectnya bagi wilayah tersebut.
Oleh karena itu, PGN memerlukan skema transportasi logistik untuk membawa sumber gas yang akan diutilisasi untuk masyarakat setempat, yang salah satunya dengan menggunakan kereta api.
“Untuk skema pembangunan infrastruktur jargas akan dikombinasikan, baik secara pipeline dan beyond pipeline menggunakan Liquified Natural Gas (LNG) maupun Compressed Natural Gas (CNG) sehingga mempermudah transportasi dan rantai suplai gas bumi. Kami bekerjasama dengan KAI untuk membawa kargo LNG dengan kereta api,” jelas Haryo.
Pembangunan jargas rumah tangga juga berpotensi menyerap mitra dan tenaga kerja lokal. Benefitnya yaitu perputaran ekonomi bisa berjalan dan dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah.
Pengembangan jargas rumah tangga di daerah diharapkan bisa menciptakan beberapa value creation untuk wilayah sekitarnya dan menjadi daya tarik bagi investor untuk membangun kawasan industri. (RO/OL-09)
Di tengah tantangan cuaca ekstrem dan meningkatnya salinitas lahan pesisir, budidaya padi biosalin terbukti menjadi solusi adaptif yang mampu menjaga produktivitas.
PGN menilai kendaraan berbasis CNG menjadi alternatif energi yang lebih bersih, efisien, dan ramah lingkungan, khususnya di tengah tingginya mobilitas masyarakat selama arus mudik.
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) kembali menggelar Program Mudik Gratis 2026 sebagai upaya mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 1447 Hijriah.
PT Perusahaan Gas Negara menghadirkan layanan Bengkel Keliling Compressed Natural Gas (CNG) di wilayah Cirebon, Jawa Barat.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menegaskan komitmennya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Ekspansi masif ini dibarengi dengan kinerja operasional yang solid.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved