Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
LEMBAGA pengawasan pelayanan publik, Ombudsman RI menemukan sejumlah temuan di lapangan terkait kelangkaan stok minyak goreng atau migor di Tanah Air. Mulai dari indikasi pembatasan pasokan hingga penyusupan minyak goreng yang dilakukan oknum.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers, Selasa (22/2) membeberkan, indikasi pembatasan pasokan terlihat disimpan di gudang-gudang pasar retail modern.
"Ada juga stoknya tidak ditampilkkan di etalase. Lalu, agen distributor menghentikan pasokan kepada toko retail modern. Ini ada di tujuh provinsi. Apakah ada indikasi penimbunan? Ini akan didalami lebih lanjut lagi oleh Satgas Pangan," jelasnya.
Adapun pembatasan pasokan minyak goreng terjadi di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jambi, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua. Yeka mengakui dari hasil penelusuran Ombudsman, ditemukan banyak penimbunan stok minyak goreng.
"Sampai sekarang penimbunan banyak sekali. Meskipun harus hati-hati karena definisi penimbunan masih di area abu-abu," terangnya.
Baca juga: Ciptakan UMKM Unggul dengan Pengelolaan Keuangan Akuntabel
Selain itu, Ombudsman juga menemukan adanya penyusupan stok minyak goreng. Contohnya, karyawan retail modern menjual ke luar dari gudang ke pedagang retail tradfisional.
"Terus juga agen distributor langsung menjual ke pedagang retail atau tradisional dengan harga di atas HET (harga eceran tertinggi). Ini terjadi di tujuh provinsi," ungkap Yeka.
Provinsi yang dimaksud ialah Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara.
Temuan lain ialah adanya pembatasan stok minyak goremg dengan skema bundling. Para konsumen diminta membeli minyak goreng dengan syarat membeli barang lain dari toko tersebut, bisa berupa voucher atau kupon belanja. Ini ditemukan di DI Yogyakarta dan Maluku Utara.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan mengaku menemukan adanya penimbunan minyak goreng di salah satu supermarket besar.
Saat dikonfirmasi ke pihak pengelola, stok minyak goreng itu ternyata sudah dipesan oleh pihak hotel yang berada di Kota Makassar.
"Di Lotte Mart itu ada yang menyetok minyak buat hotel. Itu kami temukan setelah kita masuk (periksa). Hotel di Makassar kan sekarang mulai hidup. Kami indikasikan bahwa hotel-hotel tersebut bayar lebih (membeli minyak)," ujar Subhan, perwakilan Ombudsman Sulsel. (OL-4)
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
Kenaikan tersebut banyak dikeluhkan pembeli dan pedagang karena harga minyak curah di pasaran sudah mencapai Rp17 ribu per kilogram dan minyakkita Rp16.500 per liter.
PENAIKAN harga eceran tertinggi (HET) Minyakita menjadi Rp15.700 akan memengaruhi harga pangan yang bahan baku menggunakan minyak goreng.
BULOG Kanwil Sumatera Utara menyebutkan penetapan HET baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.
Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan penaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita dari semula Rp14.000 per liter Rp15.700 per liter sudah berlaku.
Dengan dibentuknya badan kakao dan kelapa yang dicangkokan ke BPDPKS, Syaiful menilai hal tersebut akan mengganggu program strategis nasional kelapa sawit ke depannya.
Ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran satgas di antaranya tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik dan tekstil
MENDAG resmikan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor untuk memberantas barang-barang ilegal dari luar negeri, Jumat (19/7).
DAMPAK Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menyebabkan 11 ribu buruh dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terkena PHK.
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) akan membentuk satuan tugas (satgas) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menghadang banjirnya produk impor ilegal.
Pengecekan SPPBE ini merupakan kolaborasi semua pihak, termasuk Kementerian Perdagangan.
Kemendag akan mengadakan pameran dagang internasional, Trade Expo Indonesia 2024 ke-39 pada 9-12 Oktober.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved