Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) akan membentuk satuan tugas (satgas) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menghadang banjirnya produk impor ilegal. Pasalnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan bersama dengan Kadin menemukan data impor yang jomplang antara data dari luar dan dalam negeri.
"Data impor kita kalau dari luar dengan data yang ada di dalam negeri bedanya jauh, jomplang. Jadi impor kita misalnya US$100 juta data kita BPS, data dari luar bisa US$300 juta," ucap Zulhas, panggilan akrabnya, saat ditemui di Kantor Kemendag pada Selasa (9/7).
Berkaca dari masalah tersebut, akhirnya Kemendag bersama Kadin memutuskan untuk membentuk satgas untuk menghadang impor ilegal yang masuk Indonesia.
Baca juga : Kadin: Wacana Bea Masuk Impor 200% akan Menyulitkan Pengusaha
"Karena itu kami sudah sepakat akan bikin satgas, Kadin sama Kemendag kita akan rumus, kita bikin satgas untuk melihat perbedaan data yang begitu besar. Kemudian asosiasi juga beda-beda, yang pedagang pakaian maunya begini yang tekstil maunya lain lagi," ungkap dia.
Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa satgas tersebut akan bertugas sesegera mungkin. "Kita bikin satgas untuk nanti bareng-bareng pertama kita akan cek lapangan. Bener enggak barang yang ilegal itu banyak? Kita akan lihat lagi seperti apa. Kemudian nanti sudah lama produk-produk ini HS Number yang disalahgunakan itu seperti apa juga, kita akan cek juga. Nanti yang membentuk satgas Kemendag bersama Kadin," paparnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menuturkan bahwa inisiasi membuat satgas yang disampaikan oleh Mendag merupakan solusi untuk mengurangi barang impor. "Di sini pentingnya bergotong-royong antara pemerintah dengan dunia usaha. Jadi di sisi inilah kita mencari solusi, bukan saling blaming," terang Arsjad. (Z-2)
SEBAGAI upaya melindungi industri dalam negeri dari banjirnya produk impor ilegal, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) impor ilegal
Kementerian Perdagangan mengeklaim harga dan ketersediaan stok sejumlah bahan kebutuhan pokok dalam kondisi aman.
PEMERINTAH diminta fokus menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi penyebab PHK dan penutupan pabrik.
PMK BMAD akan mendongkrak kembali tingkat utilisasi produksi. Di semester satu tahun ini tingkat utilisasi produksi jatuh ke 63% dibandingkan dengan tahun lalu di 69% dan pada 2022 di 75%.
Kadin menilai rencana pengenaan bea masuk impor barang-barang dari Tiongkok hingga 200% akan menyulitkan pengusaha dalam mendapatkan bahan baku dan penolong.
Anta Ginting dinilai layak untuk menjadi Ketum Kadin DKI.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid memastikan bahwa pihaknya akan melindungi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari gempuran barang impor ilegal.
Kadin Indonesia merupakan satu-satunya induk organisasi dunia industri dan usaha serta mitra strategis pemerintah yang pembentukannya didasarkan undang-undang.
Ikhwan Primanda mendorong perusahaan-perusahaan rintisan (startup) membantu industri kecil naik kelas menjadi industri menengah dengan penggunaan teknologi
Calon ketua umum kadin bertekad ciptakan pengusaha baru
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved