Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong adanya peningkatan sinergitas antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dalam penanganan Over Dimension Over Load (ODOL) di jalan raya. Mengingat, Korlantas Polri secara wewenang dapat menghentikan pengoperasionalan truk-truk ODOL secara langsung di tempat.
Demikian disampaikan Andi Iwan saat hadir dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dengan Menhub Budi Karya Sumadi, Korlantas Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) dan BMKG yang digelar secara fisik dan virtual di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2).
Baca juga: Miliki Pantai Terpanjang Kedua Dunia, Seharusnya Indonesia Tidak Impor Garam
“Kami harap penanganan Over Dimension Over Load harus terus dapat ditingkatkan yakni selain peningkatan fungsi jembatan timbang juga diharapkan Korlantas Polri bisa membantu Kemenhub dengan bertindak lebih tegas di jalan yang akan sangat efektif dapat membantu tugas Kemenhub dalam penanganan Over Dimension Over Load,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.
Andi Iwan mengungkapkan, penanganan ODOL akan lebih berjalan optimal jika Korlantas dapat turut serta membantu Kemenhub. Mengingat, penegakan aturan hukum wewenangnya ada di Kakorlantas Polri untuk dapat menghentikan pengoperasionalan truk-truk tersebut.
“Saya berharap adanya pendisiplinan dan tindakan yang betul-betul konsisten dijalankan oleh Korlantas. Sehingga, tentunya para pengusaha truk Over Dimension Over Load ini mau tidak mau harus mengikuti peraturan,” tegas Aras.(RO/OL-09)
KPK bakal memanggil ulang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjelaskan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub.
Tiga mantan pejabat Kementerian Perhubungan didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp1,15 triliun.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
Kementerian perhubungan menegur produsen pesawat AS Boeing perihal kecelakaan yang menimpa Lion Air.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan uji coba layanan transportasi massal Biskita Trans Depok.
Total pengunjung yang hadir sepanjang penyelenggaraan GIIAS 2024 pada 18-28 Juli lalu mencapai 475.084 orang.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).
Polda Metro Jaya telah menindak 42.657 pelanggar lalu lintas selama 10 hari pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2024
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menanggapi bahwa belum ada rapat pembahasan mengenai kebijakan asuransi third party liability (TPL) atau asuransi untuk kendaraan.
Empat tips yang dapat membantu perempuan mencegah dan mengatasi masalah kendaraan atau situasi darurat saat berkendara, baik dengan mobil bensin maupun listrik.
Memiliki mobil impian secara kredit akan membutuhkan komitmen dalam pembayaran uang muka serta pembayaran cicilan selama masa tenor hingga lunas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved