Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan dia akan terus menghentikan ekspor bahan mentah satu per satu, dengan risiko apapun.
Hal tersebut dia katakan dalam sambutannya pada acara pelepasan ekspor perdana 2022 smelter grade alumina produksi PT Bintan Alumina Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa.
"Dengan risiko apapun, satu per satu (ekspor bahan mentah) akan saya stop. (ekspor) bijih nikel stop, kita digugat WTO, silakan gugat. Nanti stop ekspor bauksit, stop, mesti ada gugatan, silakan gugat. Enggak apa-apa, kita hadapi," kata dia, sebagaimana disaksikan secara virtual, di Jakarta, hari ini.
Ia menegaskan jika tidak segera dihentikan, maka Indonesia akan menjadi negara pengekspor bahan mentah sejak zaman VOC.
"Kalau enggak, sejak zaman VOC sampai kapanpun, kita akan menjadi pengekspor bahan mentah, bahan mentah, enggak rampung-rampung. Pala, coklat semuanya. Rempah-rempah semuanya. Yang menikmati yang punya nilai tambah, yang menikmati yang punya industri," tegasnya.
Baca juga: Investor Jangan Fanatik Ke Satu Kelas Asset
Ia kembali menyampaikan yang paling penting dari hilirisasi industri adalah tidak lagi mengekspor bahan mentah. Indonesia harus mulai segera mengekspor barang-barang jadi atau setengah jadi.
"Kemarin saya baru saja dari Muara Enim, untuk meletakkan batu pertama pembangunan industuri DME, Dimetil eter, yang itu nanti dipakai untuk LPG. Ini juga sama, kita ekspor bahan mentah batu bara, mentahan terus, mentahan, mentahan, mentahan, padahal yang namanya batu bara itu bisa menjadi metanol, bisa menjadi DME," ujarnya.
Ia pun kembali menegaskan kepada semua pihak untuk mulai berhenti berpikir mengekspor bahan mentah.
"Ini yang dibutuhkan rakyat. Jangan sekali lagi berpikir ekspor bahan mentah, ekspor bahan raw material, ekspor nikel ore, nggak ada. Pola pikir kita harus kita ubah. Ini harus menjadi negara industri kalau kita mau maju. Karena nilai tambahnya ada di situ," katanya. (Ant/OL-4)
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Indonesia mengecam dibunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dengan serangan rudal yang ditembakkan drone di kediamannya di Teheran, Iran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan keuangan adalah hal yang sangat krusial.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
BPP HIPMI Banom Womenpreneur menggelar konferensi pertamanya yang berfokus pada hilirisasi industri sebagai langkah menuju Indonesia Emas
DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan setidaknya terdapat empat permasalahan utama yang menimbulkan anomali hilirisasi di Indonesia.
Proses hilirasi harus dilakukan secara hati-hati. Belajar dari hilirisasi nikel, beberapa pelajaran patut dipetik agar letak kelemahan hilirisasi selama ini bisa diperbaiki.
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah berikutnya untuk mengevaluasi program hilirisasi tambang yang dijalankan selama pemerintahan Joko Widodo.
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved