Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ada 57 bendungan di seluruh Indonesia yang akan dirampungkan hingga akhir 2024.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga optimistis Jokowi bisa menuntaskan pembangunan 57 bendungan tersebut. Menurut dia, keinginan Jokowi ini dapat terwujud tidak terlepas dari kerja keras Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Muljono dalam menuntaskan beberapa proyek sejak periode pertama 2014-2019.
"Kalau melihat dari kinerja Menteri PUPR Basuki untuk menuntaskan proyek-proyek infrastruktur sejak 2014 lalu, maka target penyelesaian 57 bendungan kemungkinan besar dapat dicapai," kata Yoga, Minggu (16/1).
Namun, Yoga mengatakan mengingatkan persoalan pembebasan lahan kerap membuat pembangunan infrastruktur terhambat. Pasalnya, pembebasan lahan ini seringkali alot dan berlarut-larut. Oleh karena itu ia mengingatkan, pembebasan lahan harus diselesaikan terlebih dulu agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Selain itu, penanganan pandemi dapat segera selesai (soal keterbatasan dan prioritas anggaran), serta masalah cuaca/alam dapat diantisipasi/ditangani dengan baik sejak awal," tandasnya.
Di samping itu, Yoga memberi catatan, percepatan pembangunan bendungan harus diikuti dengan perencanaan matang, pekerjaan konstruksi berkualitas, kepastian pembiayaan yang jelas dan berjangka panjang.
Pasalnya, proses pembangunan jangan sampai mengorbankan atau merugikan rakyat, mulai dari proses sosialisasi terkait manfaat bendungan bagi masyarakat sekitar atau daerah tersebut. Lalu bagaimana proses pembebasan lahan yang menguntungkan masyarakat, melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunannya, serta membawa manfaat bendungan bagi kesejahteraan masyarakat.
"Pemda dan masyarakat lokal juga diberi kesempatan untuk mengoptimalkan bendungan di luar fungsi utama sebagai pengendali banjir, pembangkit listrik tenaga air, pengairan persawahan, dan penyediaan air minum, seperti pengembangan pariwisata bendungan, kebun raya mini, hutan ekowisata, olahraga air," pungkasnya.
Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (14/1). Menurut Presiden Jokowi, keberadaan bendungan sangat dibutuhkan untuk menunjang ketahanan pangan nasional.
"Bendungan Bintang Bano ini adalah bendungan ke-29 yang telah kita resmikan sejak 2015. Insyaallah nanti pada akhir 2024 total bendungan yang akan diselesaikan ada 57 bendungan di seluruh Indonesia," kata mantan Wali Kota Solo itu. (OL-8)
Menpora Dito menyampaikan sejak awal 2023 ada 22 stadion yang direvitalisasi oleh pemerintah pusat yang kapasitasnya diatas 25.000 penonton.
Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga saat ini masih belum siap. Kemungkinan besar, landasan Udara itu tidak akan bisa dipakai untuk mendaratnya pesawat para tamu 17 Agustus.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan pada Selasa (30/7).
Prioritas strategis utama bagi bisnis di Indonesia dalam dua tahun ke depan ialah meningkatkan produktivitas dan kinerja operasional (83%) serta kepuasan dan retensi pelanggan (77%).
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pasar Jongke di Solo, Jawa Tengah. Peresmian itu dilakukan setelah proses rehabilitasi proyek infrastruktur di lokasi tersebut selesai.
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan menunggu arah dan usulan yang nanti akan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Anggota Komisi V DPR RI, Irwan, mendukung Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono untuk tetap menjadi kepala Otoritas IKN hingga proyek ibu kota baru selesai.
Namun Basuki katakan belum tentu warga tidak akan digusur, tergantung nanti penyelesaiannya. Apabila warga menerima PDSK Plus, berarti pemerintah sudah memberikan ganti rugi kepada warga.
RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan gaji pegawai swasta tidak hilang meski ada potongan iuran untuk kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved