Soal Tapera, Menteri PU-Pera Tunggu Usulan dan Arahan DPR RI

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, akan menunggu arah dan usulan yang nanti akan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Dia bahkan berpendapat jika memang program itu tak siap dijalankan, lebih baik program tabungan wajib itu ditunda kembali. "Untuk saya pribadi, kalau ini memang belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa," ujarnya kepada pewarta seusai melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, Jakarta, Kamis (6/6).

Basuki mengatakan telah berkomunikasi dengan menteri keuangan perihal kemungkinan diundurnya pelaksanaan Tapera bagi semua pekerja. Senada dengannya, kata Basuki, pengelola keuangan negara juga akan mengikuti arahan dan solusi yang diberikan DPR nantinya.

Baca juga : DPR RI Yakin Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono Bisa Atasi Persoalan IKN

Sedianya UU mengenai Tapera rampung pada 2016. Saat itu, UU itu memberikan waktu yang cukup lama agar pelaksanaan Tapera dapat berlaku bagi semua pekerja. Sebab, menurutnya diperlukan sosialisasi yang matang untuk mendapatkan penerimaan dari publik.

"Jadi effort-nya dengan kemarahan ini, saya pikir saya nyesel betul. Jadi, kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya, Ketua MPR untuk undur, menurut saya, saya akan kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga. Kita akan ikutin," jelas Basuki.

Dia menerangkan, sebetulnya pemerintah juga telah memiliki program penyediaan pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), subsidi selisih bunga, hingga Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2PT) telah digulirkan.

Dalam Tapera, kata Basuki, pekerja yang telah memiliki rumah nantinya dapat menarik uang yang sudah disetorkan tiap bulannya. "Undang-undangnya menyampaikan itu wajib. Kalau yang udah punya rumah, dia boleh ambil uangnya itu. Ini yang sosialisasi itu yang mungkin kami juga lemah. Belum begitu kuat," terangnya. (Mir/Z-7)