Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan menurun ke 4,3% terhadap produk domestik bruto (PDB), yang disebabkan oleh berbagai reformasi fiskal.
"Tampaknya akan jauh lebih kecil dari target 4,85% PDB, bisa di sekitar 4,4%, 4,3%, bahkan lebih rendah," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam Taklimat Media-Tanya BKF yang bertajuk Dinamika Ekonomi Terkini dan Strategi Kebijakan Fiskal di Jakarta, Rabu (12/1), seperti dilansir Antara.
Menurut Febrio, target defisit APBN 2022 yang sebesar Rp868 triliun atau 4,85% dari PDB ditetapkan pada Oktober 2021, sehingga masih banyak asumsi yang belum bisa disertakan.
Baca juga: Inflasi Inti Diharapkan Meningkat, Indikasi Daya Beli Naik
Salah satunya yakni asumsi dengan pertimbangan reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hingga Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Dengan demikian, jika memasukkan dampak dari reformasi fiskal tersebut, berbagai asumsi makro termasuk defisit fiskal kemungkinan akan lebih baik dari target APBN 2022.
Maka dari itu, dirinya akan melihat kinerja APBN pada tahun ini yang diharapkan bisa melanjutkan perbaikan di tahun 2021, di mana pendapatan negara berhasil melewati target.
Sementara, belanja negara akan tetap seperti yang direncanakan dan tidak menurun, yakni dari Rp 2.697,2 triliun pada outlook 2021 menjadi Rp2.714,2 triliun dalam APBN 2022.
"Tentunya, dengan logika yang sama tadi kita lanjutkan pemulihan perekonomian sambil terus menjaga pemulihan ekonominya tetap berkualitas," tutur Febrio. (A-2)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved