Mengenal Available Payment Method, Terobosan Pembiayaan Infrastruktur dari Adhi Karya

PEMERINTAH sedang giat-giatnya membangun proyek infrastruktur. Namun besarnya anggaran yang dibutuhkan membuat perlu keterlibatan pihak lain dalam membiayai pembangunan infrastruktur.

Terbitlah skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau yang juga dikenal dengan Public Private Partnership (PPP).

Dalam perjalanannya, timbul berbagai inovasi yang bisa menjadi alternatif bagi pembiayaan infrastruktur. Adhi Karya menginisiasinya dalam skema Available Payment Method.  Dengan metode ini pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana besar di awal. 

Direktur Utama PT Adhi Jalintim Riau, Pulung Prahasto  mengatakan sebagai anak perusahaan salah satu BUMN konstruksi yaitu Adhi Karya, pihaknya berupaya mendukung pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis Pemerintah.

“Untuk proyek KPBU Jalintim Riau kami menawarkan skema Available Payment Method yang menarik ke PUPR. Sebab, Kementerian tidak mengeluarkan anggaran sekaligus senilai 1,6 triliun rupiah, tetapi secara bertahap selama 15 tahun,” jelas Pulung.

Selama tiga tahun masa konstruksi jelasnya, PUPR hanya mengeluarkan anggaran sebesar Rp389 miliar, ditambah pajak dan asuransi menjadi sekitarRp 407 miliar. Setelah tiga tahun masa konstruksi, pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab kontraktor selama 12 tahun dengan biaya konsesi yang dibayarkan Pemerintah sebesar  Rp147 miliar  per tahun.

“Available Payment Method meringankan PUPR sebagai pengguna anggaran karena pembayaran tidak dilakukan sekaligus untuk satu proyek, dengan demikian, anggaran bisa digunakan untuk membangun proyek-proyek lainnya,” tambah Pulung. 

Di sisi lain, model pembiayaan available payment untuk skema KPBU memberi kepastian penerimaan kepada kontraktor karena juga dijamin asuransi, sehingga memudahkan dalam pengelolaan cashflow, terutama dalam memenuhi kewajiban ke bank.

Untuk proyek Jalintim, Adhi dipercaya PUPR mengerjakan proyek di tiga seksi sepanjang 43 kilometer (km), mulai dari Simpang Kayu Ara, Pekanbaru hingga Batas Kabupaten Pelalawan sepanjang 3,6 km, lalu dari Pelalawan ke Sikijang Mati sepanjang 9,1 km dan dari Sikijang Mati ke Simpang Lago sepanjang 30,3 km.

Selain preservasi jalan, ruang lingkup proyek juga termasuk perbaikan empat jembatan sepanjang 60 meter dan pembangunan satu unit Fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Empat jembatan yang direhabilitasi yaitu Jembatan Sei Kelapas sepanjang 18 meter (m), Jembatan Sei Kiap 18 m, Jembatan Kerinci Kecil 10 m dan Jembatan Kerinci Besar 14 m.
 
Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan proyek preservasi Jalintim Sumatera di Provinsi Riau dengan skema KPBU untuk mempertahankan fungsi jalan raya, termasuk jembatan.

“Jalan  akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga inflasi. Kalau jalan rusak, inflasi naik karena menyebabkan biaya logistik menjadi lebih mahal,” ujar  Basuki. (RO/E-1)