Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengevaluasi jajaran komisaris PT Pertamina (Persero).
Hal tersebut perlu dilakukan menyusul adanya komplain yang dilontarkan Presiden Joko Widodo terkait lambannya realisasi proyek investasi di perseroan.
"Kita mendengar Presiden Jokowi melakukan komplain dan protes karena proyek di Pertamina ini lamban. Saya mendengar itu lambat karena untuk proyek di atas US$30 juta, direksi Pertamina butuh persetujuan komisaris," kata Andre dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (2/12).
Andre memberi contoh sejumlah proyek yang membutuhkan persetujuan adalah proyek RDMP di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Olefin Complex Development di kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur.
Baca juga : Ada Pandemi, Koperasi Binaan Binaan Pertamina Field Tambun Ini Malah Kebanjiran Order
Andre mengatakan direksi Pertamina harus mengunggu cukup lama untuk mendapatkan persetujuan dari komisaris terkait dua proyek tersebut.
"Proyek RDMP di Balikpapan dan proyek Olefin di kawasan kilang TPPI Tuban itu persetujuan Komisarisnya menunggu sampai 6 bulan lebih. Bagaimana proyek investasi bisa berjalan cepat kalau persetujuan komisaris tutrunnya 6 bulan lebih. Ini kita mau melakukan aksi korporasi yang cepat sesuai dengan arahan Presiden agar investasi jalan," kata politisi Partai Gerindra itu.
Menurutnya, persetujuan komisaris boleh saja dilakukan namun harus ada jangka waktu yang jelas.
"Misal satu bulan untuk mengevaluasi, menginvestigasi, proyek itu. Jangan tidak jelas sampai berbulan-bulan," tandasnya. (OL-7)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
Harta Rini Soemarno tercatat sebesar Rp128,9 miliar.
Sebagai Menteri BUMN, Rini berperan dalam pengelolaan dan restrukturisasi berbagai perusahaan pelat merah, termasuk di sektor energi.
Tiga saksi lain yaitu Dosen IT Tutuka Ariadji (TA), dan dua saksi berinisial SHB serta WM. Budi menyebut Rini memenuhi panggilan dan tengah diperiksa.
PRESIDEN Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Dony Oskaria sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menggantikan Erick Thohir.
Menteri BUMN Erick Thohir buka suara menanggapi UU BUMN. Perubahan status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang saat ini tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan kunjungan kerja ke proyek strategis nasional Bali International Hospital (BIH) di Sanur, Bali.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved