Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah berada dalam koridor pemulihan. Hal itu sejalan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang berangsur telah membaik. Keduanya mesti dipastikan terjadi beriringan guna memastikan keberlanjutan pengelolaan keuangan negara yang baik.
"APBN mulai pulih saat ekonomi pulih. Dua tugas ini harus dilakukan bersama-sama, bukan pilihan, tetapi harus sama-sama dilakukan," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam CEO Netrworking 2021 bertajuk Stepping up to Regain the Economic Growth secara daring, Selasa (16/11).
Pulihnya instrumen fiskal negara itu, imbuhnya, tercermin dari kinerja APBN hingga Oktober 2021. Tercatat defisit anggaran mencapai 3,29% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp548,9 triliun.
Realisasi defisit tersebut karena belanja negara tercatat Rp2.058,9 triliun atau 74,9% dari alokasi sebesar Rp2.750 triliun. Itu lebih tinggi dari penerimaan negara yang tercatat Rp1.510,0 triliun atau 86,6% dari target sebesar Rp1.743,6 triliun.
Sri Mulyani bilang, kinerja APBN itu telah berbalik 180 derajat dari kondisi di 2020. Pasalnya, pada periode Januari-Oktober 2020, penerimaan negara tercatat mengalami kontraksi -15,3% (year on year/yoy), belanja negara tumbuh 13,6% (yoy), dan defisit tercatat 4,67%.
Sedangkan di periode yang sama pada 2021, penerimaan negara tercatat tumbuh 18,2% (yoy), belanja negara tumbuh 0,8%, dan mencatatkan defisit 3,29%. "Defisit kita menurun dibanding tahun lalu. Kalau tahun lalu, pada Oktober 4,67%, sekarang sudah 3,29% dari PDB," imbuh Sri Mulyani. "Kami berharap defisit tetap terkendali dan bisa menciptakan multiplier maupun contercycilical terhadap pemulihan ekonomi," sambungnya.
Baca juga: Gaikindo: Indonesia Jadi Pasar Otomotif Terbesar di Asia Tenggara
Adapun hingga akhir tahun pemerintah memproyeksikan penerimaan negara akan mencapai Rp1.916,8 triliun atau 109,6% dari target dan bertumbuh 16% (yoy). Sedangkan belanja negara diperkirakan tumbuh 7,5% mencapai Rp2.790,4 triliun atau 101,5% dari alokasi anggaran. Dus, defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp873,6 triliun atau tumbuh 7,8% (yoy) di angka 5,18% hingga 5,45% terhadap PDB. Itu berarti defisit akan lebih rendah dari yang tertuang di dalam APBN 2021 yakni Rp1.000,6 triliun atau 5,7% terhadap PDB. (OL-14)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved