Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BELAKANGAN ini, harga jagung khususnya sebagai komoditas pakan hewan ternak menjadi sorotan publik, terlebih lagi usai aksi Suroto, peternak ayam yang diamankan polisi usai membentangkan poster mahalnya harga jagung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
Menanggapi permasalahan ini, Jokowi telah memerintahkan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk siapkan jagung pakan ternak sebanyak 30 ribu ton dengan harga Rp4.500 per kg.
Kendati sepaham soal tingginya harga pakan jagung, kedua kementerian tersebut ternyata memiliki pandangan berbeda soal dalang dan penyebab di balik jeritan peternak. Bahkan, keduanya kini mulai saling menyalahkan satu dengan lainnya sehingga menjadi polemik di masyarakat, ditambah lagi wakil rakyat di parlemen khususnya Komisi VI DPR RI, mulai bersuara sumbang terkait persoalan ini.
Terkait ini, tokoh UMKM NU Witjaksono meminta Kementan dan Kemendag untuk menghentikan kegaduhan masalah jagung, dan mulai fokus mencari jalan keluar dari permasalahan ini.
“Stop gaduh, permasalahan komoditi jagung tidak akan pernah selesai dengan ribut-ribut apalagi saling menyalahkan. Kementan dan Kemenag seyogianya bersinergi agar persoalan ini dapat tuntas,” kata tokoh UMKM nasional, Witjaksono, dalam keterangannya, Kamis (23/9).
Entrepreneur UMKM Nahdlatul Ulama (NU) ini mengatakan persoalan komoditi jagung dapat di selesaikan dengan beberapa cara konkrit yang memerlukan konsistensi dan sinergitas antara Kementan dan Kemendag, salah satunya dimulai dari penguatan argo bisnis atau argo industri tanaman jagung, yang dapat dilakukan dibeberapa daerah untuk menuju swasembada jagung.
Witjaksono mengaku langkah ini yang telah dilakukannya di daerah, salah satunya Bengkulu Selatan, yang kini manjadi daerah pemasok kebutuhan komiditi jagung bagi wilayah atau provinsi lainnya.
Selain menjadi langkah menuju swasembada pangan, upaya ini juga menjadi solusi untuk mengatasi pengangguran atau minimnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, ditengah pandemi Covid-19.
“Saya sudah terapkan ini di Bengkulu Selatan sejak tahun 2018, dan Alhamdulillah, awalnya rata rata tanam setiap tahun hanya 1000 hektar, kini jadi diatas 12.000 hektar. Silahkan di cek dengan Pak Bupati Bengkulu Selatan,”lanjutnya.
Witjaksono yang digadang-gadang akan menempati pos di kementrian jelang isu reshufle akhir-akhir ini, menuturkan langkah memperkuat argo bisnis dan industri pangan terbukti berhasil, dapat mempersingkat waktu serta jarak Indonesia menuju swasembada jagung.
Jika target swasembada jagung tercapai, tokoh muda NU ini memastikan stok komoditas ini akan tersedia di seluruh daerah, sehingga pemerintah maupun swasta dapat menjual dengan harga lebih murah ke masyarakat.
Di sisi lain, Ketua Umum Serikat Nelayan NU ini menilai, wajar jika tidak sedikit pihak yang mensinyalir persoalan komoditi jagung memang sengaja tidak diselesaikan tuntas dan cendrung terjadi pembiaran karena permasalahan ini, justru menjadi ladang bisnis oleh orang atau kelompok-kelompok tertentu.
“Wajar saja jika muncul dugaan pembiaran berlarutnya permasalahan ini karena komoditi pangan telah menjadi proyek multi years oknum-oknum tertentu. Libatkan instrumen negara lainnya, KPK misalnya untuk mengawasi hulu hingga hilir perjalanan komoditi pangan di tanah air,” tuturnya.
Witjaksono memandang swasembada pangan nasional diera kepemimpinan Jokowi dapat terwujud apabila kebijakan yang diambil para pembantunya (menteri) diterapkan memihak petani, nelayan dan rakyat Indonesia dalam artian menjadikan petani dan nelayan sebagai subject dalam seluruh program yang di gulirkan, termasuk keterlibatan Ulama dan tokoh masyarakat sebegai pengawalan program pemberdayaan.
Seperti diberitakan sebelumnya, polemik antara Kementan dan Kemenag terjadi setelah keduanya saling tunjuk terkait biang keladi tingginya harga komoditas jagung.
Mendag Muhammad Lutfi, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, memberikan penjelasan soal polemik harga jagung mahal karena pasokan barangnya tidak ada.
"Gini kalau ada barangnya, sekarang kita jangan ngomong jutaan, ngomong 7.000 (ton) aja nggak ada buat kebutuhan 1 bulan di Blitar, nggak ada barangnya," kata dia, Selasa (21/9/2021).
Lutfi menyebut jika stok jagung memang ada tidak mungkin harganya meroket seperti sekarang ini.
Kementerian Pertanian langsung membantah pernyataan Lutfi, dimana Direktur Serelia Ditjen Tanaman Pangan Moh. Ismail Wahab menegaskan stok jagung itu ada dan total jagung mencapai 2,3 juta ton itu benar adanya.
Pihaknya pun mempersilakan bila ada yang meragukan untuk mengecek sendiri ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Kami punya data stok, silahkan tanya kami bila benar ingin menyelesaikan perkara jagung peternak mandiri," jelas Ismail, dalam keterangannya, Rabu (22/9/2021). (OL-13)
Baca Juga: Petani dan Pedagang Jagung Pertanyakan Peranan Kemendag
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merilis data terbaru Indeks Bisnis UMKM untuk Triwulan II 2024 pada Kamis (1/8).
Tumbuhnya ekonomi kerakyatan berkat skala operasi lokal. Mereka cenderung merekrut tenaga kerja di lingkungan sekitar, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat lokal.
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Pertumbuhan kredit dan pembiayaan segmen UMKM mendorong peningkatan proporsi kredit UMKM secara kumulatif.
PT Ethos Kreatif Indonesia, UMKM yang memperluas jangkauannya ke seluruh Indonesia dengan 1.500 karyawan dengan kemitraan JNE.
Ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran satgas di antaranya tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik dan tekstil
MENDAG resmikan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor untuk memberantas barang-barang ilegal dari luar negeri, Jumat (19/7).
DAMPAK Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menyebabkan 11 ribu buruh dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terkena PHK.
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) akan membentuk satuan tugas (satgas) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menghadang banjirnya produk impor ilegal.
Pengecekan SPPBE ini merupakan kolaborasi semua pihak, termasuk Kementerian Perdagangan.
Kemendag akan mengadakan pameran dagang internasional, Trade Expo Indonesia 2024 ke-39 pada 9-12 Oktober.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved