Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSENTASE defisit anggaran 2021 akan lebih tinggi dari yang ditetapkan sebelumnya, yakni dari 5,7% menjadi 5,82%. Namun secara nominal, defisit anggaran justru menyusut dari yang dipatok sebelumnya yaitu Rp1.006,4 triliun menjadi Rp939,6 triliun.
"Secara nominal turun ke Rp939,6 triliun, tapi karena pembaginya rendah, angka defisit outlook menjadi 5,82%. Itu kenapa angkanya bergerak ke atas. Risiko lebih rendah karena nominal kebutuhan pembiayaan juga lebih rendah," jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu saat berdiskusi secara virtual bersama awak media, Rabu (18/8).
Perubahan defisit itu tak terlepas dari dinamika pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia. Peningkatan kasus covid-19 itu diperkirakan memengaruhi nominal Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di 2021.
Karena itu, pemerintah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021. Dalam APBN 2021, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5% hingga 5,3%. Sedangkan dalam koreksinya, ekonomi diperkirakan akan tumbuh 3,7% hingga 4,5%.
Baca juga: Target Penurunan Kemiskinan 2022 Berat untuk Dicapai
"Ini kita lihat angka-angkanya, pasar, dan lembaga rating juga melihat angka tersebut. Ini sesuatu lumrah dan ini kita lihat sesuatu yang positif karena risiko fiskalnya rendah," jelas Febrio. (OL-14)
Dengan pemotongan dan penghematan di sana sini, katanya, pemerintah memastikan defisit APBN bisa dijaga di sekitar 2,9%.
Dalam dua bulan pertama tahun anggaran, defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun. Lebih parahnya, kondisi ini diiringi kontraksi penerimaan negara sebesar Rp94,3 triliun.
Selain kebijakan WFH, pengamat menekankan pentingnya efisiensi belanja pemerintah, khususnya pada program-program besar.
Airlangga menjelaskan, pemerintah tengah mengkaji kebijakan pajak ekspor batu bara guna menangkap potensi windfall profit.
KENAIKAN harga minyak dunia dinilai berpotensi memberi tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Airlangga Hartarto mengusulkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai langkah antisipasi apabila konflik Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dunia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved