Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menetapkan defisit anggaran pada 2022 sebesar Rp868,0 triliun. Proyeksi itu sekitar 4,8% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan defisit anggaran yang ditetapkan pada APBN 2021, yakni Rp1.006,4 triliun, atau setara 5,8% terhadap PDB.
"Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting. Sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, dalam pidato pengantar RAPBN 2022 di Kompleks Parlemen, Senin (16/8).
Baca juga: APBN 2022 Bersifat Antisipatif, Responsif dan Fleksibel
"Mengingat, tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi, yakni 3% terhadap PDB," imbuhnya.
Adapun proyeksi defisit anggaran pada 2022 akan dibiayai dari berbagai sumber pembiayaan, yang aman dan dikelola secara hati-hati. Tentunya dengan menjaga keberlanjutan fiskal.
Baca juga: DPR Minta Pemerintah Terus Perbaiki Kinerja APBN
"Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali," pungkas Kepala Negara.
Defisit anggaran disebabkan rencana penerimaan negara yang dicanangkan pemerintah, lebih kecil dari anggaran belanja yang akan dikeluarkan.
Pada 2021, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp1.840,7 triliun. Sementara itu, belanja negara yang akan digelontorkan mencapai Rp2.708,7 triliun.(OL-11)

INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved