Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, komitmen Indonesia untuk mengurangi dampak pemanasan global tertuang dalam NDCs (Nationally determined contributions) yang tertuang dalam The Paris Agreement.
Dalam komitmen tersebut, dikatakan bahwa estimasi biaya yang diperlukan untuk mencapai komitmen Indonesia tersebut mencapai Rp4.520 triliun.
"Estimasi awal untik biaya NDCs kuta mencapai Rp3.461 triliun dan di update lagi dengan peta jalan NDCs ternyata naik angkanya menjadi Rp4.520 triliun untuk mencapai komitmen itu. Itu angka yang besar," ungkapnya dalam acara Indonesia Green Summit 2021 yang diselenggarakan oleh Media Group News, Selasa (27/7).
Lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan, APBN sebagai slah satu instrumen sudah menyisihkan 34% anggaran sebesar Rp102,6 triliun pada tahun 2018-2020 atau hanya 4,3% dari total estimasi.
Agar pihak swasta bisa ikut serta dalam pembiayaan ini, Sri Mulyani menambahkan bahwa pihaknya mencoba menarik lebih banyak private sector dengan menggunakan insentif.
Baca juga : Bahlil Yakin EoDB Indonesia Tembus Level 60 pada Tahun Ini
"Misalnya kita ikut danai project agar dia kuat secara financial dan bisa kita berikan insentif sehingga uang private bisa masuk seperti SWF. Di level global, ada beberapa battleground yang kita lakukan. Kalau dari sisi Indonesia untuk mendanai proyek yang sifatnya green, kita mendiversifikasi dengan mengisu green bond maka kita punya sukuk green bond," kata Sri Mulyani.
Green bond sendiri dikatakan sudah dilakukan sejak tahun 2018 dan Indonesia termasuk dalam 18 negara yang menerbitkan green bond. Pada tahun 2018 Indonesia berhasil mendapat US$ 1,25 miliar dari green bond, US$ 750 juta pada 2019, 2020 dan 2021.
Dari dalam negeri, pihaknya juga terus mengedukasi masyarakat dan menerbitkan green sukuk yang sifatnya retail. Pada 2019 green sukuk ini berhasil mendapat Rp1,4 triliun dan pada 2021 mencapai Rp5,4 triliun.
"Komitmen climate change nggak bakal jalan tanpa uang atau pendanaan dan teknologi. Tanpa ada kedua hal ini nggak bakal terdeliver komitmennya. Climate change itu merupakan risiko global yang nyata seperti covid-19 ini. Ini harus kita hindari dan jangan sampai kita menunggu hal ini terjadi baru kita bertindak," tegasnya. (OL-7)
Komisi Pencari Fakta mengungkap adanya massa suruhan terorganisir di balik penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kerusuhan Agustus 2025.
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved