Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pendapatan negara sepanjang semester I 2021 sebesar Rp886,9 triliun. Capaian itu tumbuh 9,1% dibandingkan periode yang sama pada 2020 lalu.
Realisasi tersebut dinilai cukup baik, karena sudah menyentuh 50,9% dari target APBN 2021 sebesar Rp1.743,6 triliun. "Pertumbuhan pendapatan 9,1% ini suatu kenaikan yang sangat tinggi dan bagus," ujar Ani, sapaan akrabnya, seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna secara virtual, Senin (5/7).
Lebih lanjut, Ani menjelaskan pendapatan sebesar Rp886,9 triliun berasal dari berbagai komponen. Adapun yang tertinggi ialah penerimaan pajak sebesar Rp557,8 triliun atau 45,4% dari target tahun ini.
Baca juga: Rupiah Menguat Awal Pekan Ini Dipicu Peningkatan Pengangguran di AS
"Penerimaan pajak kita tumbuh 4,9%. Semester pertama tahun lalu, di sektor ini kita mengalami hantaman yang sangat kuat, sehingga minus 12% atau hanya Rp531,8 triliun," jelas Bendahara Negara.
Untuk penerimaan selanjutnya berasal dari bea cukai yang terkumpul Rp122,2 triliun. Jumlah tersebut sudah mencapai 56,9% dari target Rp215 triliun.
Baca juga: Reformasi Perpajakan Butuh Modal Ekonomi yang Baik
"Di sektor ini terjadi pertumbuhan smapai 31,1%. Semester pertama tahun lalu itu tumbuhnya hanya 8,8%. Jadi ini ada kenaikan yang meloncat lebih tinggi. Lebih dari tiga kali lipat," imbuh Ani.
Kemudian, dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah sudah mengantongi Rp206,9 triliun atau lebih tinggi 11,4% dari capaian periode sama 2020 lalu. "Jadi kalau dilihat dari penerimaan negara, terjadi geliat pemulihan ekonomi yang terekam cukup kuat," tandasnya.(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved