Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pendapatan negara sepanjang semester I 2021 sebesar Rp886,9 triliun. Capaian itu tumbuh 9,1% dibandingkan periode yang sama pada 2020 lalu.
Realisasi tersebut dinilai cukup baik, karena sudah menyentuh 50,9% dari target APBN 2021 sebesar Rp1.743,6 triliun. "Pertumbuhan pendapatan 9,1% ini suatu kenaikan yang sangat tinggi dan bagus," ujar Ani, sapaan akrabnya, seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna secara virtual, Senin (5/7).
Lebih lanjut, Ani menjelaskan pendapatan sebesar Rp886,9 triliun berasal dari berbagai komponen. Adapun yang tertinggi ialah penerimaan pajak sebesar Rp557,8 triliun atau 45,4% dari target tahun ini.
Baca juga: Rupiah Menguat Awal Pekan Ini Dipicu Peningkatan Pengangguran di AS
"Penerimaan pajak kita tumbuh 4,9%. Semester pertama tahun lalu, di sektor ini kita mengalami hantaman yang sangat kuat, sehingga minus 12% atau hanya Rp531,8 triliun," jelas Bendahara Negara.
Untuk penerimaan selanjutnya berasal dari bea cukai yang terkumpul Rp122,2 triliun. Jumlah tersebut sudah mencapai 56,9% dari target Rp215 triliun.
Baca juga: Reformasi Perpajakan Butuh Modal Ekonomi yang Baik
"Di sektor ini terjadi pertumbuhan smapai 31,1%. Semester pertama tahun lalu itu tumbuhnya hanya 8,8%. Jadi ini ada kenaikan yang meloncat lebih tinggi. Lebih dari tiga kali lipat," imbuh Ani.
Kemudian, dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah sudah mengantongi Rp206,9 triliun atau lebih tinggi 11,4% dari capaian periode sama 2020 lalu. "Jadi kalau dilihat dari penerimaan negara, terjadi geliat pemulihan ekonomi yang terekam cukup kuat," tandasnya.(OL-11)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved