Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERMASALAHAN hukum antara PT Indomarco Prismatama (Indomaret Group) dengan pekerjanya Anwar Bessy berakhir damai. Pemenuhan hak-hak dari pegawainya tersebut bisa diselesaikan dengan kepala dingin.
Hal itu setelah melalui dialog tripartit antara Indomaret, serikat pekerja dalam hal ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Hasil dialog damai tersebut melahirkan pencabutan tuntutan yang dilayangkan Indomaret kepada Anwar Bessy, pemenuhan hak THR, dan kembali mempekerjakan Bessy tanpa mengurangi hak-haknya.
Selain itu, Anwar juga mengapresiasi KSPI yang telah membatalkan boikot Indomaret. Hal ini setelah ada kesepakatan damai antara Indomaret dengan Bessy. "Dari serikat buruh juga membatalkan dari aksi boikot. Kami apresiasi betul pembatalan boikot tersebut," kata Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi dalam dialog dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Kuningan, DKI Jakarta, Kamis (3/6).
Sebagaimana diketahui, pekerja Indomaret di Jakarta Utara Anwar Bessy harus menjalani persidangan di Pengadilan Negari Jakarta Pusat karena dilaporkan secara pidana oleh pihak perusahaan akibat rusaknya dinding gipsum saat buruh menuntut THR 2020 dibayarkan seperti tahun-tahun sebelumnya. "Alhamdulillah melalui dialog yang sangat panjang antara KSPI dengan Indomarco yang dimoderatori Kemenaker melahirkan kesepakatan persoalan hukumnya dicabut," ujar Anwar Sanusi.
"Manajemen Indomarco telah menyatakan itikad baik dengan melakukan musyawarah dan mufakat guna memunculkan alternatif yang memungkinkan yakni dipekerjakan kembali," tambahnya. Anwar Sanusi menyampaikan pandemi covid-19 yang berdampak pada perekonomian selayaknya menjadi momentum penting untuk bersatu dan mendukung sehingga setiap permasalahan dapat dipermasalahkan melalui dialog atau komunikasi yang baik untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis.
KSPI sebelumnya mengancam akan melakukan mogok masal terkait kasus tersebut. Dengan kesepakatan tersebut KSPI membatalkan rencana mogok masal sehingga hal itu apresiasi oleh Kemenaker. Rencananya pemboikotan Indomaret akan berlangsung Kamis (3/6) tetapi dapat dipastikan dibatalkan setelah adanya kesepakatan damai.
"Apabila terjadi mogok massal, operasi toko tidak berjalan. Ini akan memberikan pengaruh kepada karyawan dan masyarakat. Segala masalah ketenagakerjaan bisa diselesaikan dengan dialog," pungkasnya. (OL-14)
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara lebih baik dan tepat. Kebiasaan untuk menumpuk belanja di akhir tahun mesti bisa ditinggalkan agar uang negara
Hari ini menjadi hari terakhir layanan Posko THR 2024. Setelah Posko ditutup, Kementerian Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti aduan-aduan THR yang masuk.
Tunjangan Hari Raya (THR) bagaikan angin segar bagi para pekerja. Namun, harus diakui pula, dana segar itu selalu datang bersamaan dengan derasnya kebutuhan menjelang hari raya.
Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut ialah meningkatnya belanja pemerintah, terutama terkait bansos dan pelaksanaan pemilu.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan akan memberlakukan sanksi tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban membayar THR
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI mengungkapkan masih ada sejumlah perusahaan di Jakarta yang belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung penuh langkah pemerintah dalam upaya memberantas judi online.
Pratikno belum dapat memastikan apakah ada perwakilan istana yang bakal menemui pendemo.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, menyebut bahwa pemerintah ini senang mengumpulkan duit rakyat.
KSPI mengklaim 5 juta buruh akan melakukan aksi unjuk rasa antara 30 November - 13 Desember memprotes kenaikan UMP hanya sebesar 1,2%-7,5%.
KSPI mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
KSPI berencana menggugat Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024. KSPI tidak sepakat dengan besaran kenaikan UMP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved