Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DALAM situasi Covid-19, semua kegiatan pemerintahan, ekonomi, kemasyarakatan, bahkan peribadatan menjadi sulit. Sampai pembangunan termasuk pengadaan barang dan jasa terhenti karena refocusing anggaran, baik yang berasal dari APBD maupun APBN.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan hal itu saat hadiri halal bi halal Partai Gerindra Sumatera Selatan, di kantor DPD Partai Gerindra, Palembang, kemarin.
"Pada tahun 2020 tidak ada pengadaan barang dan jasa, akibatnya tidak ada belanja dan pembangunan. Perekonomian macet, kampus tutup, sekolah tutup, bahkan pasar dan mall pun tutup. Tidak ada kegiatan ekonomi," ujar Muzani dalam keterangannya, Jumat (28/5)
Namun memasuki tahun 2021, suasana lambat laun mulai berubah. "Kita kini memasuki kehidupan new normal dimana setiap gerak harus menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak," terang Muzani.
Maka, lanjutnya, di tahun ini pun belanja pemerintah terhadap barang dan jasa sudah mulai dilakukan.
"Ada optimisme baru yang diharapkan bisa mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan daya beli di masyarakat. Karena pengadaan barang dan jasa sudah mulai dilakukan melalui tender. Kita bersyukur atas situasi yang kini mulai membaik," jelas Muzani.
"Gerindra berharap agar serapan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD harus tepat sasaran," harap Muzani yang juga ketua Fraksi Gerinddra DPR RI
Misalnya dengan menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi penganggurang yang kini semakin meluas akibat PHK.
"Karena itu proyek-proyek padat karya yang menyerap tenaga kerja harus menjadi prioritas bagi pembangunan kita," papar Wakil Ketua MPR itu.
Pengadaan barang dan jasa, kata Muzanj, juga harus mengutamakan produksi dalam negeri agar perputaran uang dan barang bisa berputar lebih cepat lagi.
"Ini sejalan dengan kampanye penggunan produksi dalam negeri oleh presiden Jokowi", terang Muzani.
Impor produk asing hanya dimungkinkan pada barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian maka, perputaran ekonimi di dalam negeri akan lebih baik lagi, karena arus produksi dan konsumsi berjalan produktif. Termasuk daya beli masyarkat yang meningkat.
Muzani juga mengingatkan pentingnya pembangunan dirasakan pada masyarakat yang terdampak kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Partai Gerindra akan terus mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakannya berpihak kepada rakyat. "Bagi kami ini adalah tugas mulia dan menjadi inti dari tujuan kami berpartai," pungkas Muzani. (OL-13)
Baca Juga: Abdee Slank Jadi Komisaris Baru Telkom
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Komjen Ahmad Luthfi belum memutuskan menerima pinangan Gerindra sebagai bakal calon gubernur (cagub) Jateng.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved