Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
JELANG pemberlakukan larangan pengoperasian transportasi untuk kegiatan mudik yang berlaku mulai 6-17 Mei 2021, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melepas Tim Gabungan Pengendalian Arus Lalu Lintas Pada Masa Peniadaan Mudik Lebaran 1442H, atau Operasi Ketupat 2021.
Tim Gabungan Pengendalian Lalu Lintas terdiri dari berbagai unsur yaitu Korlantas Polri, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, PT. Jasa Marga, PT. Jasa Raharja, dan unsur terkait lainnya.
Budi mengapresiasi sinergi dan kolaborasi yang baik dari unsur pemerintah pusat, TNI/Polri, Kementerian dan Lembaga, BUMN, dan instansi terkait lainnya, dalam upaya melakukan pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas dalam masa peniadaan mudik Lebaran 1442H ini.
“Hari ini saya bangga bahwa sinergitas ini dilakukan dengan baik dalam rangka mensukseskan kebijakan peniadaan mudik," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (5/5).
Baca juga : Menhub Sebut Jabar & Jateng Daerah Paling Banyak Dituju Pemudik
Menurut Budi, sudah sejak lama telah dilakukan koordinasi melalui penelitian dan diskusi dengan Korlantas, Jasa Marga, Jasa Raharja, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
"Semoga dengan kolaborasi yang baik ini, implementasinya di lapangan akan berjalan dengan baik juga,” ujar Budi.
Adapun Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono menyampaikan, tim pengendalian ini merupakan bagian dari sinergitas yang dikelola sejak perencanaan awal.
“Kami berkomitmen dan bertekad untuk laksanakan ini bersama-sama, semoga berjalan dengan lancar,” kata Istiono.
Pada tahun ini, pengawasan dan pengendalian kebijakan peniadaan mudik dilakukan di lebih dari 383 titik penyekatan. Petugas gabungan di lapangan akan menerapkan aturan ini dengan tegas namun tetap humanis. (OL-2)
KPK bakal memanggil ulang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjelaskan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub.
Tiga mantan pejabat Kementerian Perhubungan didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp1,15 triliun.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
Kementerian perhubungan menegur produsen pesawat AS Boeing perihal kecelakaan yang menimpa Lion Air.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan uji coba layanan transportasi massal Biskita Trans Depok.
KALANGAN aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, dilarang menggunakan fasilitas kendaraan dinas untuk keperluan mudik pada Idulfitri 1443 Hijriyah.
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah Segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok ke Rp1000 akibat kebijakan larangan ekspor.
Budi menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap operasi angkutan bus maupun travel gelap.
Meski pemerintah sudah mengizinkan diharapkan masyarakat tidak terlalu bereforia mengingat pandemi ini belum usai.
Untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga penyebaran covid-19.
"Kami minta masyarakat bersabar dan tidak mudik Iduladha tahun ini. Lindungi diri, keluarga dan orang di sekitar kita dari bahaya covid-19,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved