Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH telah mengalokasikan anggaran tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp30,6 triliun. Alokasi tunjangan itu diperuntukkan bagi ASN pemerintah pusat sebesar Rp30,6 triliun dan ASN pemerintah daerah sebesar Rp14,8 triliun.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN secara virtual, Kamis (22/4). Alokasi THR itu dinilai cukup besar dan akan berdampak signifikan pada perbaikan perekonomian nasional.
“Totalnya yang mencapai Rp30,6 triliun itu besar sekali kalau dibandingkan dengan realisasi belanja Maret yang Rp350 triliun. Jadi kalau ditanya apakah akan berdampak positif? pasti,” tuturnya.
Dia mengatakan, THR itu akan diberikan kepada ASN secara bertahap sejak H-10 Hari Raya Idulfitri hingga H-5. Saat ini pemerintah sedang menyusun regulasi pencairan dan menunggu persetujuan dari Presiden.
Sri Mulyani menambahkan, jumlah THR yang besar itu diaharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional. Meski masyarakat dilarang mudik, kegiatan silaturahmi dapat tetap dijalankan dengan memanfaatkan teknologi, tanpa mesti mengandalkan kehadiran fisik.
“Meski masyakrat tidak mudik, tapi tetap bisa kirim (uang atau barang) kepada orang tua, atau saudara di kota tempat tinggal asal. Diharapkan aktivitas fisik itu kita tidak ingin menimbulkan risiko kenaikan Covid. Sebab kondisi Indonesia ini anomali, bagus di saat dunia melonjak tinggi, tapi Indonesia landai. Jadi justru kita harus menjaga ini tetap terjaga terus, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan aktivitas,” jelasnya.
Sementara itu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, pemerintah telah berupaya mencari jalan keluar atas larangan mudik, yakni melalui program hari belanja online nasional.
“Yang semacam harbolnas ini sebenarnya kita ingin mengampanyekan, meski tidak mudik, bisa kirim bingkisan dan nanti platform akan kerja sama kirimkan kiriman atau bingkisan. Jadi bisa sampai kerabat dan keluarga, handataulan, teman sebelum hari lebaran. Jadi tidak mudik tapi bisa bagi rezeki dan bagi perhatian dan kado dalam rangka silahturahmi,” pungkasnya. (Mir/OL-09)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved