DPR Minta Pemerintah Matangkan Rencana Impor Beras

PEMERINTAH berencana melakukan impor beras pada 2021 guna menjaga stok kebutuhan dalam negeri yang terus berkurang. Langkah itu mesti matang dan fokus untuk pencegahan darurat pangan dan menjaga stabilitas harga.

"Artinya, ada semacam rencana untuk menjaga ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah. Ketahanan pangan itu intinya ketersediaan pangan secara tepat jumlah, kualitas, waktu, dan harga," ujar Anggota DPR RI Komisi IV Panggah Susanto dalam keterangan resmi, Sabtu (20/3).

Rencana impor beras sebanyak 1 hingga 1,5 juta ton itu harus memperhatikan masa panen dalam negeri.

Baca juga: Mendag Perkirakan Harga Cabai akan Menyusut Saat Bulan Puasa

Kebijakan itu bisa diambil ketika stok berdasarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Proyeksi stok CBP 2021 per 1 Maret 927.862 ton, stok tertinggi diperkirakan Juli 1.435.246 ton dan 31 Desember 2021 diperkirakan stok akhir 1.018.033 ton.

"Tentu hal ini harus diutamakan produksi dari dalam negeri. Namun, manakala ketersediaan dalam negeri kurang oleh banyak faktor tentu dapat dipenuhi dari impor. Jatuhnya pilihan importasi ini tentu sudah melalui perhitungan dan pertimbangan seksama oleh pemerintah salah satu indikatornya adalah menipisnya jumlah stok," paparnya.

Ia mengatakan, faktor bencana yang berdampak serius bagi kecukupan stok pangan perlu menjadi pertimbangan impor beras. Terkait sikap Bulog yang menolak rencana impor beras mesti diselesaikan dengan duduk bersama dengan para pihak.

Isu yang perlu menjadi perhatian bersama, lanjut dia, mengenai ketersediaan, kebutuhan, kecukupan stok beras di semua wilayah Indonesia. Terlebih tidak semua wilayah mengalami surplus beras.

"Dalam keadaan normal tidak lebih dari 10 wilayah provinsi yang mengalami surplus, selebihnya 24 wilayah defisit. Itu pentingnya akurasi data antara kementerian terkait dengan Bulog," ujarnya.

Sebelumnya, pada 26 Januari 2021 lalu, masalah impor beras telah dibahas dalam rakortas atau rapat koordinasi terbatas) yang dipimpin Kemenko Perekonomian bersama beberapa Kementerian terkait dan juga dihadiri Dirut Bulog.

Kemudian, rakortas selanjutnya digelar dalam Rangka PPKM pada 19 Februari 2021 menyepakati penugasan impor beras kepada Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Perum Bulog.

Kendati begitu, pada rakortas juga ada ketentuan berupa waktu realisasi impor dan volume besaran impor dan batas masuknya barang impor. Supaya impor beras tidak mengganggu kesejahteraan petani, pemerintah harus memberi jaminan.

"Yakni tidak akan dilakukan pada masa panen raya dan hanya ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan stok beras," tegasnya.

Jika hasil rakortas memutuskan impor pada Maret, diperkirakan beras akan masuk paling cepat pertengahan 2021.

"Kebijakan ini sangat tepat mengingat Mei-Juni adalah saat masa panen telah berakhir dan harga gabah dan beras mulai merangkak naik," ungkapnya.

Panggah mengharapkan impor ini tidak mengurangi serapan hasil panen dari petani. Selain itu, Bulog juga meningkatkan kemampuan dalam mengamankan stok dengan membangun fasilitas pengeringan (dryer) dan penyimpanan gabah (silo).

"Saat ini, pengeringan 95% masih mengandalkan pengering alami dengan sinar matahari. Juga peningkatan kemampuan penyaluran di sisi hilirnya," pungkasnya. (OL-1)