Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendivestasikan kepemilikan perusahaan pelat merah di pasar modal mendapat banyak sambutan positif. Tak terkecuali dari anggota Komisi VI DPR, Muhammad Rapsel Ali.
Politisi Partai NasDem tersebut mengatakan dengan perusahaan BUMN melantai di bursa saham atau Initial Public Offering (IPO), mereka tentu akan menjadi perusahaan yang lebih profesional. Rapsel juga meyakini, tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan membuat struktur keuangan BUMN lebih baik.
"Kredibilitas perusahaan BUMN yang dilepas tersebut akan meningkat dan pastinya bisa lebih profesional, karena dengan berada di bursa itu pasti akan lebih profesional. Ini juga akan menjaga transparansi dan good governance,” kata Rapsel Minggu (7/2).
Menurut Rapsel, ini tentu akan membuka ruang baru dalam berinvestasi. Dengan begitu, semakin banyak pilihan bagi investor indonesia untuk membeli saham.
Selain itu, rencana IPO yang dilakukan dalam kurun waktu satu hingga tiga tahun ke depan ini akan menarik minat investor asing untuk semakin melirik bursa saham Indonesia. "Selain investor lokal, investor asing pun bakal berburu saham-saham BUMN ini,” ujarnya.
Menteri BUMN, Erick Thohir menjelaskan bahwa perusahaan yang akan go public ini adalah perusahaan-perusahaan sehat serta menjanjikan dari segi bisnis. Termasuk beberapa yang memiliki strategi jangka panjang dalam pengembangan EV battery serta teknologi digital.
Dengan pengawasan perusahaan akan jauh lebih baik, Rapsel optimis BUMN ini akan semakin berkembang. Apalagi, pada saat bersamaan, sebagai perusahaan publik yang dipagari UU Pasar Modal serta aturan lainnya, mereka akan jauh dari intervensi politik.
"Jadi ini langkah yang sangat bagus yang harus didukung bersama. BUMN akan lebih profesional dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga akan semakin menarik karena pasti akan ada beberapa pemain baru," kata anggota DPR dari daerah pemilih Sulsel 1 tersebut. (RO/OL-15)
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved