Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, utang yang diperoleh untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didapat dari kalangan perempuan. Itu dibuktikan dengan jumlah perempuan yang berinvestasi dalam Surat Utang Negara (SUN).
"Perempuan di Indonesia menunjukkan banyak sekali bahwa mereka memiliki potensi. Sebagai menteri keuangan saya mengatakan, mereka (perempuan) itu investor paling besar dalam surat utang negara (SUN)," imbuhnya saat menjadi pembicara dalam Peringatan Hari Ibu 2020 bertajuk Perempuan Berdaya Indonesia Maju, Refleksi Akhir Tahun 2020 Menuju 2021: Quo Vadis Perempuan Indonesia secara virtual, Senin (4/1).
"Jadi kalau saya bilang APBN turun, penerimaan turun dan belanja naik dan saya harus melakukan utang, maka saya utang ke siapa? Saya utang ke ibu-ibu," sambungnya.
Jumlah investor perempuan dalam pembelian ORI017 mencapai 55,87% dan laki-laki 44,13%. Dari penjualan ORI017 yang dilakukan pada 2020, negara mendapatkan dana segar sebesar Rp18,34 triliun, Rp9,12 triliun diantaranya berasal dari investor perempuan.
Demikan halnya dengan pembelian ORI018. Jumlah investor perempuan menyentuh angka 57,82%, lebih banyak dari laki-laki yang hanya 42,18% dari total investor. Dalam penjualan SUN ini pemerintah mendapatkan dana sebesar Rp12,97 triliun dan Rp6,73 triliun diantaranya dibeli oleh investor perempuan.
"Jadi perempuan itu mampu dan mereka mengerti bagaimana menempatkan uang di tempat instrumen investasi yang baik. Meski untuk di bidang bursa masih lebih rendah. Namun dari sisi membeli SBN, mereka lah kreditor saya," jelas Sri Mulyani.
Baca juga: Menkeu: Anggaran PEN 2021 Bisa Capai Rp403,9 Triliun
Lebih lanjut, menurut data Index Global Gender Gap, peranan perempuan di sisi ekonomi nasional sedianya terbilang baik, yakni di level 68. Posisi itu lebih tinggi ketimbang indeks kumulatif yang bertengger di angka 85.
Hanya peranan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan dan politik masih tergolong rendah. Misal, indeks kesehatan hanya berada di level 79 dan politik di angka 82.
Sedangkan kesetaraan jender di tingkat ASEAN, Indonesia berada diurutan ke-6 dari 10 negara. "Salah satu yang mungkin perlu untuk kita lihat, indeks pembangunan manusia kita, kalau kita bagi antara laki dan perempuan, perempuan lebih rendah. Itu berarti kualitas perempuan dihitiung dari pendidikan, kesehatan, itu masih mengalami situasi yang lebih buruk dari laki-laki. Partisipasi perempuan di ekonomi juga stagnan," tutur Sri Mulyani.
Dia menambahkan, saat ini Indonesia memiliki menteri perempuan di bidang tenaga kerja. Hal itu diharapkan dapat memacu kesetaraan jender di Tanah Air di sektor ketenagakerjaan.
"Karena selama bertahun-tahun kita hanya di posisi 55. Belum lagi kalau dari sisi upah, untuk pekerjaan yang sama, perempuan dibayar lebih rendah dari laki-laki," pungkasnya. (OL-4)
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved