Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden RI Joko Widodo meminta implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 harus dilakukan sejak awal Januari. Bertujuan untuk membantu mengatasi wabah covid dan pemulihan pada tahun depan. Hal itu disampaikan Sri Mulyani melalui akun instagram pribadinya.
"Presiden Jokowi telah menegaskan agar langkah-langkah implementasi APBN 2021 harus dapat dilaksanakan sejak awal Januari 2021," kata Sri Mulyani, Rabu (2/12).
Menkeu mengatakan Dokumen Anggaran (DIPA) telah diserahkan lebih awal pada 25 November lalu, sehingga pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan sesegera mungkin di akhir tahun ini. Nantinya, alokasi belanja pada APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun akan diutamakan untuk melanjutkan program penanganan covid agar optimal.
"Anggaran tersebut diutamakan untuk melanjutkan program penanganan covid-19, seperti perlindungan sosial, vaksinasi, dan bantuan untuk sektoral serta pemda dalam pemulihan covid," ujar Sri Mulyani.
baca juga: Waskita Karya Divestasi 9 Ruas Tol Sebesar Rp11 Triliun
APBN 2021 juga akan mendukung reformasi sektor penerimaan negara yang diharapkan mengembalikan konsolidasi dan kesehatan APBN. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa APBN 2021 juga akan mendukung reformasi sektor penerimaan negara yang diharapkan mengembalikan konsolidasi dan kesehatan APBN.
"Mari kita awasi pengelolaan APBN kita agar efektif, akuntabel, tidak dikorupsi, dan fokus pada manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat," pungkasnya. (OL-3)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved