APBN 2021 Capai Rp2.750 Triliun, Pendidikan Kebagian Rp550 Triliun

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada 2021, pemerintah akan membelanjakan Rp2.750 triliun dari APBN 2021. Anggaran ini terutama akan difokuskan untuk belanja yang bertujuan melanjutkan program penanganan covid-19 dan vaksinasi.

"Tapi kita juga akan terus mendukung beberapa program perlindungan sosial dan program untuk membantu sektoral serta daerah untuk pulih dari covid-19," ungkapnya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (1/12).

Sri Mulyani menegaskan, APBN 2021 juga akan mendukung reformasi sektor penerimaan negara. Pasalnya hal ini dikatakan sangat penting bagi Indonesia untuk kembalikan konsolidasi dan kesehatan APBN.

"Dari sisi pembiayaan, dengan defisit 5,7% atau Rp1.006 triliun untuk APBN 2021, kita akan fokus untuk pengelolaan pembiayaan secara prudent termasuk untuk tetap mendukung restrukturisasi dari BUMN, peningkatan akses modal UMKM dan UMI serta dukungan terhadap pendidikan terutama pendidikan tinggi," lanjut Sri Mulyani.

Dari alokasi APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun ini, untuk bidang pendidikan dialokasikan Rp550 triliun. Alokasi ini dikatakan menjadi yang terbesar dibandingkan bidang lain di mana mencapai 20% dari total APBN 2021.

Untuk bidang kesehatan, dialokasikan Rp169,7 triliun, perlindungan sosial dialokasikan Rp408,8 triliun, infrastruktur akan meningkat kembali menjadi Rp417,4 triliun, untuk bidang ketahanan pangan Rp99 triliun, pariwisata Rp14,2 triliun dan bidang untuk pembangunan TIK mencapai Rp26 triliun.

Baca juga : Menkeu: 214.097 Permohonan Insentif Pajak Telah Disetujui

"Presiden juga telah menginstruksikan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk perlindungan sosial bisa dilakukan seawal mungkin. Jadi program-program perlindungan sosial akan dilakukan Januari 2021," tuturnya.

"Juga belanja modal diinstruksikan ke seluruh K/L, dengan Dipa yang sudah diterima, bisa melakukan untuk procurement secepat mungkin bahkan sebelum APBN dimulai sehingga pelaksanaan program juga bisa dimulai pada Januari 2021," sambung Sri Mulyani.

Dengan Dipa yang sudah diserahkan pada 25 November 2020 kemarin, lanjut Sri Mulyani, pemerintah saat ini mendukung seluruh K/L dalam persiapan pelaksanaan program 2021.

Tentunya untuk daerah, pemerintah juga dikatakan akan melakukan transfer dengan segera. Hal ini dilakukan sehingga nantinya DAK fisik bisa membantu pemulihan ekonomi selain anggaran yang dilakukan K/L dari pemerintah pusat.

"Untuk APBN 2021, karena ketidakpastian masih tinggi akibat covid-19, kita juga sudah meminta KL untuk tetap fleksibel dalam hal fokus untuk bansos atau manfaat yang langsung bisa dinikmati masyarakat. Karena ini merupakan tantangan paling besar. Tentu transparansi, akuntabilitas dan tidak ada korupsi," pungkasnya. (OL-7)