Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo membuka secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indomesia (Apjati) di Hotel Grand Mercure Bandung secara virtual, Jumat (27/11).
Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan, salah satu yang kita proritaskan adalah menciptakan lapangan kerja yang setiap tahun ada 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja.
Menurutnya, tugas kita adalah membuka lapangan kerja baru seluas-luasnya di luar negeri. Untuk mendorong pembukan usaha kerja baru sebanyak banyaknya, dengan usaha yang sama ruang kerja di luar negeri juga sangat penting.
Untuk itu, lanjut Jokowi kita galang, tentu saja ruang kerja yang berkualitas yang melindungi hak-hak pekerja migran di luar negeri, dan semaksimal mungkin meningkatkan kualitas dan potensi pekerja migran kita.
"Masih ada pekerja migran yang tidak mendapat pelindungan yang memadai, terutama pekerja migran yang berangkat tidak melalui jalur bukan pekerja, yang jelas, tidak ada satupun pekerja migran yang tidak terlindungi haknya," tandasnya.
Olehnya itu, kata Presiden, kita perlu refornasi tehadap ekosistem pengiriman pekerja migran dan juga harus memberikan pelindungan dan pemenuhan hak pekerja migran secara maksinal juga kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya makin meningkat.
Menurutnya, ketrampilan, profesional dan keunggulan pekerja migran harus disiapkan sejak dini dan daya saing pekerja migran harus unggul serta bisa menjadi duta bangsa di luar negeri. .
"Kementerian, badan, perusahan swasta ternasuk Apjati harus menjadi bagian perubahan besar yang kita lakukan," ujar Jokowi disambut applaus undangan Munas Apjati itu. (OL-13)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved