Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan, pemerintah mengalokasikan dana hingga Rp414 triliun di 2021. Anggaran itu merupakan alokasi infrastruktur terbesar yang pernah dialokasikan pemerintah.
Dia berharap Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan Tenaga Kerja Jasa Konstruksi (TKJK) nasional dapat berperan besar dalam pembangunan infrastruktur yang memang menjadi agenda prioritas negara.
“Saya kira ini harus lebih banyak dikerjakan oleh kontraktor dan konsultan Indonesia. sepertiga dana anggaran itu sekitar Rp150 triliun ada di kami,” tuturnya saat membuka acara Konstruksi Indonesia 2020 bertema Inovasi Jasa Konstruksi dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Selasa (24/11).
Basoeki mengatakan, pihaknya berupaya untuk bekerja lebih baik dalam mengemban tugas pembangunan infrastruktur nasional. Tugas itu tak dapat berjalan tanpa dukungan dari BUJK dan TKJK serta asosiasi infrastruktur lain. Oleh karenanya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi diminta untuk melakukan bimbingan manajerial kepada pelaku jasa konstruksi.
Sementara itu, Direktur Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto mengatakan, alokasi anggaran infrastruktur yang diamanatkan kepada pihaknya jauh lebih besar dibanding 2019, sebelum terjadinya pandemi covid-19. Kalau itu anggaran yang dialokasikan hanya sekitar Rp120 triliun.
Baca juga : Indonesia-Denmark Perkuat Kerja Sama dalam Energi Terbarukan
Oleh karenanya, amanat itu akan dijalankan dengan baik oleh pihaknya. Untuk 2021, lanjut Trisasongko, ada indikasi sekitar 4.000 paket infrastruktur dan 1.900 diantaranya telah dilakukan pelelangan dini.
“Januari diharapkan bisa 30% nya ditandatangani,” ujarnya.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menuturkan, infrastruktur merupakan pondasi bangsa yang harus dimiliki untuk dapat bersaing dengan negara lain. Melalui infrastruktur pula akan terjadi penciptaan lapangan kerja, penciptaan titik sumber ekonomi baru dan mewujudkan keadilan sosial.
Untuk itu, Kadin akan mendorong pelaku usaha di sektor konstruksi dan infrastruktur untuk berinovasi dalam menjalankan usahanya. Salah satunya ialah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digtal.
“Karena teknologi digital merupakan instrumen kunci untuk memenangkan persaingan di kancah internasional. Dengan demikian, akan ada peningkatan produktivitas serta efisiensi,” pungkasnya. (OL-7)
Menpora Dito menyampaikan sejak awal 2023 ada 22 stadion yang direvitalisasi oleh pemerintah pusat yang kapasitasnya diatas 25.000 penonton.
Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga saat ini masih belum siap. Kemungkinan besar, landasan Udara itu tidak akan bisa dipakai untuk mendaratnya pesawat para tamu 17 Agustus.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan pada Selasa (30/7).
Prioritas strategis utama bagi bisnis di Indonesia dalam dua tahun ke depan ialah meningkatkan produktivitas dan kinerja operasional (83%) serta kepuasan dan retensi pelanggan (77%).
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pasar Jongke di Solo, Jawa Tengah. Peresmian itu dilakukan setelah proses rehabilitasi proyek infrastruktur di lokasi tersebut selesai.
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan menunggu arah dan usulan yang nanti akan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Anggota Komisi V DPR RI, Irwan, mendukung Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono untuk tetap menjadi kepala Otoritas IKN hingga proyek ibu kota baru selesai.
Namun Basuki katakan belum tentu warga tidak akan digusur, tergantung nanti penyelesaiannya. Apabila warga menerima PDSK Plus, berarti pemerintah sudah memberikan ganti rugi kepada warga.
RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan gaji pegawai swasta tidak hilang meski ada potongan iuran untuk kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved