Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH telah menambah alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 11 BUMN dan lembaga sebesar Rp45,05 triliun. Dana itu digulirkan untuk mengatasi dampak pandemi covid-19 dan menjaga kecukupan modal.
Namun, jelang tutup buku anggaran 2020, pencairan PMN baru mencapai Rp16,95 triliun, atau 37,6% dari total alokasi. Pencairan cenderung lamban, sebab pemerintah harus menyusun payung hukum.
"Dalam proses pencairan, ada penyusunan PP (Peraturan Pemerintah). Ini proses regulasi bukan suatu hal yang standar maka akan mudah, tidak juga," jelas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmawarta dalam diskusi virtual, Jumat (20/11).
Baca juga: BI: Generasi Milenial Jadi Kekuatan Baru Ekonomi
Lebih lanjut, di menekankan bahwa pencairan PMN harus melalui proses legislasi, agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, alokasi PMN kepada BUMN dan lembaga mencapai Rp45,05 triliun. Terdiri dari alokasi awal APBN 2020 Rp16,95 triliun, pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp24,07 triliun dan PMN nontunai Rp4,03 triliun.
Adapun 11 BUMN dan lembaga yang mendapat alokasi PMN, yaitu PLN Rp5 triliun; Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp268 miliar non tunai dan dalam program PEN Rp6 triliun; Sarana Multi Finance Rp1,75 triliun dalam alokasi awal APBN 2020; PT Pengembangan Armada Niaga Indonesia PMN nontunai Rp3,763 triliun.
Baca juga: Menkeu: Pandemi Tingkatkan Rasio Utang Pemerintah
Selanjutnya, Geo Dipa PMN alokasi awal APBN Rp700 miliar; Hutama Karya alokasi awal APBN Rp3,5 triliun dan program PEN Rp7,5 triiun; Permodalan Nasional Madani alokasi awal Rp1 triliun dan PEN Rp1,5 triliun; ITDC dalam program PEN Rp500 miliar.
Kemudian, PII dalam program PEN Rp1,57 triliun; Bio Farma dalam program PEN Rp2 triliun; dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) alokasi awal Rp5 triliun dan program PEN Rp5 triliun.
"Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sebelum akhir Desember dan bisa direalisasikan," pungkas Isa.(OL-11)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved