Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PARA pemangku kepentingan, terutama di pemerintahan, harus memiliki sense of crisis menghadapi kondisi ekonomi dan kesehatan nasional dalam membuat kebijakan.
"Resesi ekonomi yang dihadapi saat ini jangan membuat kita patah semangat tapi harus tetap optimistis dapat mengatasi persoalan tersebut," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/11). Apalagi, jelas Lestari, tanda-tanda pemulihan ekonomi perlahan mulai tampak pada kuartal III 2020.
Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi kuartal III tercatat minus 3,4%, lebih baik daripada kuartal II yang tercatat minus 5,3%. Namun, tegas legislator Partai NasDem itu, optimisme saja tidak cukup dalam menghadapi krisis ini.
"Perlu kerja keras dan kedisiplinan yang tinggi dalam menyikapi krisis kesehatan dan ekonomi saat ini. Pemerintah harus memiliki sense of crisis dalam setiap kebijakan yang diambil," ujar Rerie.
Dari tiga faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi yakni ekspor, investasi, dan belanja pemerintah, menurut Rerie, yang berpotensi mendorong pertumbuhan saat ini yaitu belanja pemerintah. Menyikapi kondisi itu, Rerie menegaskan, pemerintah harus kreatif menyusun aneka program penyerapan anggaran sehingga menstimulasi pertumbuhan ekonomi. (RO/OL-14)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Sandi mengungkapkan kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan setiap bulan dengan materi yang beragam.
Ada beberapa langkah antisipatif yang mulai diterapkan Puskesmas Warungkondang untuk mencegah penyebaran covid-19.
Munculnya kembali covid-19 tentu perlu diantisipasi. Karena itu, saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memitigasi penyebaran covid-19, terutama pada sektor pariwisata.
Saat ini, kelima pasien tersebut hanya bergejala ringan. Mereka sedang melakukan isolasi mandiri di rumah.
Bupati memastikan terpaparnya warga tersebut saat yang bersangkutan berada di luar daerah.
Galeri menjadi catatan sekaligus spirit agar warga Jabar tak gentar, namun tetap waspada menghindari penularan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved