Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2021 sebesar Rp42,38 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan delapan BUMN dan satu lembaga.
“Secara total alokasi PMN ke BUMN dan lembaga itu jumlahnya di APBN 2021 Rp42,38 triliun, yang diberikan ke delapan BUMN dan satu lembaga,” jelas Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan Meirijal Nur dalam diskusi daring, Jumat (6/11).
Adapun delapan BUMN dan satu lembaga yang mendapat PMN ialah Perusahaan Listrik Negara (PLN), Hutama Karya, Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).
Baca juga: Soal Serapan PEN, Menkeu Minta Daerah Searah dengan Pusat
Kemudian, Pelindo III, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PAL Indonesia dan Indonesia Eximbank atau LPEI.
Diketahui, PLN mendapat alokasi PMN sebesar Rp5 triliun, yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur ketenagalistrikan. Seperti, transmisi, gardu induk dan distribusi listrik pedesaan.
Hutama Karya memperoleh PMN sebesar Rp6,2 triliun untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Adapun SMF mendapat PMN sebesar Rp2,25 triliun untuk mendukung penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur KPR LPP.
BPUI mendapat alokasi Rp20 triliun untuk peningkatan kapasitas usaha dalam rangka menata industri peransuransian dan penjaminan. Sedangkan Pelindo III memperoleh dana PMN sebesar Rp1,2 triliun. Itu untuk pengembangan Pelabuhan Benoa, yang mendukung program Bali Maritime Tourism Hub.
Baca juga: Pemerintah Ingin Bentuk Holding BUMN Sektor Kesehatan
Selanjutnya, ITDC mendapat PMN sebesar Rp470 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung perhelatan KTT G20 2023 di Tana Mori, Labuan Bajo.
KIW mendapat alokasi PMN sebesar Rp977 miliar untuk mendukung pembangunan kawasan industri terpadu (KIT) Batang. PAL Indonesia memperoleh dana Rp1,28 triliun untuk kesiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukungnya.
Terakhir, Indonesia Exim Bank atau LPEI mendapat PMN sebesar Rp5 triliun untuk penyediaan pembiayaan, penjaminan dan asuransi, serta penugasan khusus ekspor.(OL-11)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved