Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH saat ini mengupayakan untuk mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) di APBN 2020 untuk PT Bio Farma (Persero) sebesar Rp2 triliun. Hal ini dilakukan setelah kajian dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Komisi XI DPR yang menyatakan ada urgensi untuk menambah modal kepada Bio Farma.
"Selain untuk penanganan penyediaan obat-obatan, termasuk vaksin maupun pengembangan kemungkinan menjadi bagian dari sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit. Itu yang kami kaji. Kami sudah mempertimbangkan dan sejauh ini positif (memberikan PMN). Bahkan kami pertimbangkan untuk mempercepatnya," ungkap Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam diskusi daring, Jumat (6/11).
Meskipun tinggal tersisa dua bulan lagi, Isa meyakini bahwa PMN untuk Bio Farma dapat ditambahkan dalam APBN 2020. Pasalnya, PMN ini dikatakan sangat relevan dengan penanganan covid-19 yang saat ini gencar dilakukan.
Isa juga memastikan bahwa PMN sebesar Rp2 trilun tersebut hanya untuk Bio Farma. Dalam artian jika Bio Farma akan bekerja sama dengan pihak lain, itu merupakan mekanisme korporasi internal tersendiri.
"Rp2 triliun itu pasti semua ke Bio Farma. Nanti cara Bio Farma bagaimana (mengolahnya) pasti ada mekanisme korporasi. Untuk komposisi kan secara umum proyek-proyek itu di induk Bio Farma ada Kimia Farma, Indofarma, dan mungkin lainnya ya," kata Isa.
Di tempat yang sama, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kemenkeu Meirijal Nur membenarkan alokasi dana tersebut. Menurutnya, hal ini akan digunakan untuk membangun farmasi secara keseluruhan dan infrastruktur pendukungnya. (OL-14)
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved